pinrangpost.com – JAKARTA – Lembaga survei Indexpolica merilis hasil survei terbaru mengenai kinerja Menteri Kabinet Merah Putih dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, publik memberikan penilaian positif terhadap sejumlah menteri yang dinilai berhasil dalam menjalankan tugasnya.
“Berdasarkan survei, menteri yang paling diingat oleh responden sebagai pekerja keras dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, dengan persentase tertinggi sebesar 25,6%. Beliau dipilih karena berhasil menurunkan harga ongkos naik haji,” ungkap Direktur Riset Index Politica Fadhly di Jakarta, Jumat (31/1/2025).
Di posisi kedua, terdapat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan persentase 21,2%. Bahlil dinilai berhasil menghemat APBN melalui program biodiesel B40 yang berhasil menghemat biaya impor solar sebesar Rp147,5 triliun.
“Sedangkan di posisi ketiga, terdapat Letjen (Purn) Sjafri Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dengan persentase 19,7%. Beliau dinilai berhasil dalam program transfer teknologi alutsista, seperti frigate Merah Putih, drone anka, dan kapal selam Scorpene Evolved,” tambahnya.
Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menduduki posisi keempat dengan persentase 16,8%. Nusron dinilai berani dan tegas dalam menangani kasus pagar laut di Tangerang dengan mencabut SHGB dan SHM perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut.
Sementara itu, posisi kelima ditempati oleh Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan persentase 5,5%. Ketum PAN tersebut dinilai berhasil dengan program tolak impor beras, garam, dan jagung.
“Dan terakhir, di posisi keenam terdapat dr. Ir Andi Amran Sulaiman dengan persentase 1,8%. Beliau, yang menjabat sebagai Menteri Pertanian, dinilai berhasil dan cakap dalam program jangka panjang swasembada pangan,” jelas Fadhly.
Dalam survei ini, sebanyak 87,9% responden menyatakan kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran karena dianggap telah bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing kementerian dan lembaga negara. Sisanya, sebesar 12,1%, mengaku kurang puas.
