pinrangpost.com – JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan ada perubahan jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Jadwal yang semula dijadwalkan pada Kamis, 6 Februari 2024, akan diundur. Hal ini dilakukan agar kepala daerah yang bersengketa maupun yang sudah ada putusan dismissal dapat dilantik secara bersamaan.
Menurut Tito, pengunduran jadwal pelantikan ini bertujuan untuk efisiensi dan memudahkan proses pelantikan bagi kepala daerah terpilih. “Kami akan membatalkan jadwal pelantikan yang semula pada tanggal 6 Februari karena akan disatukan dengan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa dan yang sudah ada putusan dismissal di MK,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
“Kami memilih untuk menyatukan jadwal pelantikan ini agar lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama,” tambahnya.
Tito juga menjelaskan bahwa kemungkinan besar pelantikan akan dilakukan pada tanggal 17, 18, 19, atau 20 Februari 2025. Jadwal ini akan disesuaikan dengan proses pasca putusan dismissal MK di KPU, KPU Daerah, dan DPRD.
“Kami membutuhkan waktu sekitar 12-14 hari untuk menyesuaikan jadwal pelantikan dengan proses pasca putusan dismissal MK di KPU, KPU Daerah, dan DPRD. Jadwal ini akan ditentukan oleh Presiden karena pelantikan diatur oleh Peraturan Presiden,” jelas Tito.
Sebelumnya, pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa direncanakan akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2025. Namun, karena MK memajukan pembacaan putusan dismissal menjadi tanggal 4-5 Februari 2025, maka pelantikan akan diundur agar dapat dilakukan secara bersamaan. Sedangkan MK sebelumnya dijadwalkan akan membacakan putusan dismissal pada tanggal 11-13 Februari 2025.
