pinrangpost.com – JAKARTA – Komisi II DPR akan menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan jajaran KPU, Bawaslu, DKPP pada Senin (3/2/2025) mendatang. Rapat ini akan membahas mengenai waktu pelantikan kepala daerah.
Sebelumnya, kepala daerah non-sengketa yang seharusnya dilantik pada 6 Februari 2025, harus ditunda karena Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sehingga, pemerintah harus menyesuaikan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih kembali.
“Kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP ke Komisi II DPR pada hari Senin, 3 Februari 2025,” ujar Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Jumat (31/1/2025).
Menurut Rifqinizamy, Komisi II DPR mendukung pelantikan kepala daerah yang tidak terlibat sengketa maupun yang ditolak karena dissimisal dapat dilakukan secara serentak. Hal ini sejalan dengan putusan MK Nomor 27 dan 46 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa Pilkada Serentak harus disertai dengan pelantikan serentak.
“Namun, keputusan akhirnya akan ditentukan pada RDP Komisi II DPR pada Senin, 3 Februari 2025,” tambahnya.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pihaknya akan menjelaskan mengenai waktu pelantikan kepala daerah terpilih dalam raker bersama Komisi II DPR pada Senin (3/1/2025).
“Pada hari Senin, kami akan menghadiri rapat kerja yang sudah kami terima undangannya dari Ketua Komisi II DPR. Kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu pelantikan kepala daerah,” kata Mendagri Tito usai bertemu dengan jajaran Majelis Hakim MK di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
Tito juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pelantikan kepala daerah dapat dilakukan dengan cepat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di daerah dan memungkinkan kepala daerah untuk segera memulai bekerja untuk rakyat.
