pinrangpost.com – JAKARTA – Komisi II DPR memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin, 3 Februari 2025. Undangan ini dikeluarkan untuk meminta penjelasan resmi terkait kabar penundaan pelantikan kepala daerah yang seharusnya dilaksanakan pada 6 Februari mendatang.
“Kami akan mengundang Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP ke komisi II pada hari Senin yang akan datang tanggal 3 Februari 2025,” ujar Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Jumat (31/1/2025).
Rifqi menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda pelantikan serentak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) telah diputuskan oleh Komisi II beberapa waktu lalu. Namun, jika terdapat usulan perubahan, keputusan tersebut akan dipertimbangkan kembali untuk menjaga hubungan yang baik antara kedua belah pihak.
Secara pribadi, Rifqi mengungkapkan bahwa dirinya senang jika pelantikan yang semula direncanakan serentak dapat dilaksanakan, baik untuk mereka yang tidak berperkara maupun yang berperkara namun tidak lolos karena dissimisal. Hal ini sesuai dengan putusan MK Nomor 27 dan 46 Tahun 2024 yang menegaskan bahwa Pilkada Serentak harus juga diikuti dengan pelantikan serentak. Namun, keputusan akhir akan dibuat pada RDP Komisi II DPR yang akan diadakan pada Senin, 3 Februari 2025.
Artikel ini juga tersedia dalam bentuk video yang dapat ditonton di channel YouTube redaksi pinrangpost.com.
