pinrangpost.com – JAKARTA – Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan atau reshuffle terhadap separuh Kabinet Merah Putih pasca 100 hari kerja. Dorongan tersebut dilontarkan oleh Syahganda sebagai respons terhadap kasus meninggalnya seorang nenek bernama Yonih (62) yang sedang mengantre untuk membeli isi tabung gas elpiji 3 kilogram di Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
“Presiden Prabowo Subianto dapat memimpin pemerintahan dengan lebih baik apabila dilakukan reshuffle pada separuh menteri. Namun, jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka diperlukan strategi baru,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).
Syahganda menilai bahwa kejadian tragis yang menimpa nenek Yonih akibat kekacauan dalam distribusi gas melon 3 kg merupakan sebuah pukulan keras bagi pemerintah. Oleh karena itu, Syahganda mengusulkan agar Prabowo mencari strategi baru dalam menjalankan pemerintahan dengan mencari model yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan publik.
Menurutnya, model yang buruk dalam pengelolaan kebijakan publik oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia harus diatasi. “Kita masih memiliki banyak menteri seperti Bahlil di dalam pemerintahan Prabowo,” ungkapnya.
Syahganda melihat bahwa keinginan Prabowo untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan ideologis yang tercantum dalam Indonesia Paradoks menghadapi tantangan besar. Hal ini disebabkan oleh adanya menteri-menteri yang tidak memiliki ideologi yang sama.
Untuk itu, Syahganda menyarankan agar Prabowo mencari strategi baru, seperti memperkuat peran kepala daerah atau peran militer dalam pembangunan, sehingga ide-ide besar Prabowo dapat lebih mudah diwujudkan tanpa harus bergantung pada kinerja menteri-menterinya,” kata dia.
Menurutnya, Prabowo juga perlu mempelajari bagaimana Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mentransformasi penggunaan minyak tanah selama 60 tahun menjadi gas 3 kg tanpa ada kerusuhan. “Karena teknokrasi dan kompetensi harus menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan negara,” pungkasnya.
