JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terkait rumor tentang kemungkinan adanya reshuffle di Kabinet Merah Putih yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
“Berkaitan dengan spekulasi mengenai hak prerogatif Presiden, saya ingin menyampaikan bahwa penunjukan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan yang ada di tangan Presiden,” ujar Bahlil saat pembukaan Rakernas Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025).
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan bahwa ia sepenuhnya mempercayakan keputusan reshuffle kepada Presiden. Ia juga menegaskan bahwa seorang menteri tidak boleh melebihi kewenangannya dalam memberikan komentar atau tindakan.
“Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Semua keputusan ada di tangan Presiden. Kita tidak boleh memberikan komentar atau bertindak di luar kewenangan kita sendiri,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, pengamat politik dan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia layak untuk di-reshuffle oleh Presiden Prabowo. Menurut Fernando, kebijakan Bahlil yang berhubungan dengan gas LPG 3 kg telah menimbulkan polemik dan kegaduhan yang merugikan masyarakat kecil serta menghilangkan salah satu sumber pendapatan pedagang kecil.
“Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tentang gas LPG 3 kg telah menimbulkan polemik dan kegaduhan yang dianggap merugikan masyarakat kecil serta menghilangkan salah satu sumber pendapatan pedagang kecil,” ujar Fernando pada Kamis (6/2/2025).
Salah satu contohnya adalah antrean panjang yang terjadi di pangkalan penjualan gas elpiji, yang bahkan telah menelan korban jiwa seperti yang dialami oleh seorang nenek bernama Yonih (62) di Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
