pinrangpost.com – JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Giri Ramanda N Kiemas menyoroti kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo-Gibran. Terutama pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer yang dapat menyebabkan terjadinya PHK massal.
Hal tersebut disampaikan Giri dalam Rapat Komisi II DPR bersama mitra kerjanya di ruang rapat Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Ia mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini dapat memicu pemutusan kontrak dan PHK bagi tenaga honorer.
“Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK seperti yang disampaikan oleh Pak Taufan sebelumnya, masih banyak masalah yang harus diatasi. Oleh karena itu, saya khawatir akan terjadi pemutusan kontrak dan PHK massal bagi tenaga honorer,” ujar Giri.
Dalam rapat tersebut, Giri juga menyinggung program besar pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran. Ia mempertanyakan bagaimana nasib orang tua yang terkena PHK akibat kebijakan efisiensi ini, padahal anak-anak mereka mendapatkan makan siang gratis di sekolah.
“Kita semua tahu bahwa pemerintah telah menginisiasi program makan gratis bagi anak-anak sekolah. Namun, bagaimana nasib orang tua jika mereka terkena PHK? Tentunya mereka juga akan kesulitan untuk memberikan makan malam bagi keluarganya,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Giri juga menanyakan apakah kebijakan efisiensi anggaran ini akan berdampak besar terhadap sosial ekonomi di Indonesia. Jika ada pemotongan anggaran, apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk memitigasi dampaknya terhadap para tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan?
“Apa strategi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK? Dan apakah ada rencana alternatif untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan penghasilan yang layak di tengah kebijakan efisiensi ini?” tegasnya.
Dengan adanya kekhawatiran dari Giri tersebut, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan efisiensi anggaran ini serta mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PPPK.
