pinrangpost.com – SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional seperti yang dilakukan oleh Temasek Holdings di Singapura. Danantara akan mengelola aset tujuh BUMN besar dengan total nilai mencapai Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum dan Pembangunan dari pinrangpost.com, Hardjuno Wiwoho, mengingatkan akan adanya potensi risiko yang dapat muncul, terutama jika melihat pengalaman buruk yang terjadi pada skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat krisis ekonomi pada tahun 1998.
Meskipun pembentukan Danantara membawa harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis yang dialami pada skandal BLBI menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam kasus BLBI, kita dapat melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan karena lemahnya pengawasan dan adanya intervensi politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, ada risiko skenario serupa yang dapat terjadi,” ujar Hardjuno saat diwawancarai oleh pinrangpost.com di Surabaya pada Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis. Namun, sayangnya dana tersebut banyak yang tidak dikembalikan kepada negara karena adanya penyalahgunaan oleh bankir dan konglomerat yang memiliki koneksi dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario serupa dapat terjadi pada Danantara jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan dari holding tersebut. Ia mencontohkan bahwa model yang diterapkan oleh Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan dan independen dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa pengalaman yang dialami oleh Malaysia dengan kasus 1MDB dapat menjadi contoh bagaimana kesalahan dalam tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan yang berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru dapat menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan dalam tata kelola, kebijakan efisiensi yang diterapkan untuk membiayai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jika efisiensi ini dilakukan dengan cara memangkas anggaran sektor lain, maka kesejahteraan masyarakat di luar penerima manfaat MBG dapat terancam.
“Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Jangan sampai demi satu program unggulan, sektor lain justru harus dikorbankan,” ujarnya.
