pinrangpost.com – JAKARTA – Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa sebagai Ketua G20 ingin mengubah institusi-institusi global yang dianggap terlalu condong ke Barat. Namun, upaya tersebut kini dihadapkan pada ancaman dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang berpotensi merusak momen bersejarah Afrika Selatan sebagai tuan rumah pertama G20 di Benua Afrika.
Ketegangan ini bermula dari perdebatan publik antara Trump dan Ramaphosa terkait kebijakan dalam negeri Afrika Selatan, seperti undang-undang pengambilalihan tanah, kebijakan kesetaraan, dan Perang Israel di Gaza. Akibatnya, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memutuskan untuk tidak menghadiri pertemuan para menteri luar negeri G20 di Johannesburg.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, juga mengumumkan bahwa ia akan absen dari pertemuan menteri keuangan G20 minggu depan untuk lebih fokus pada urusan domestik. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ketidakhadiran tersebut bersifat sementara atau merupakan langkah awal dari penarikan AS dari G20, seiring dengan upaya Trump untuk membentuk tatanan dunia baru yang lebih menguntungkan Amerika.
Menurut sumber-sumber yang enggan disebutkan namanya, Afrika Selatan kemungkinan akan meminimalkan peran AS dalam kepresidenannya di G20. Bahkan, ada kemungkinan Trump tidak akan hadir dalam pertemuan puncak para pemimpin G20 pada November mendatang, yang bisa menjadi cara untuk mempermalukan Ramaphosa.
Meskipun terdapat perpecahan, Afrika Selatan tetap berkomitmen untuk mencapai konsensus di antara negara-negara G20 sebelum November. Negara tersebut berupaya mendukung agenda reformasi multilateral yang lebih inklusif, termasuk di dalamnya perombakan lembaga-lembaga seperti G20 dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Afrika Selatan berharap negara-negara di Global South dapat memiliki peran yang lebih besar dalam urusan dunia, dan tidak hanya menjadi pelengkap dalam sistem internasional yang sudah ada.
“Sangat penting bagi lembaga-lembaga pasca Perang Dunia II untuk berevolusi guna merepresentasikan tatanan global baru, di mana suara Global South tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga menjadi pusat perhatian dalam urusan dunia,” ungkap juru bicara urusan luar negeri Afrika Selatan, Chrispin Phiri, dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Bloomberg pada Kamis (20/2/2025).
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Afrika Selatan semakin meruncing pada bulan lalu, saat Ramaphosa mengumumkan telah menandatangani undang-undang pengambilalihan tanah. Kebijakan ini memicu protes dari Trump dan penasihatnya, Elon Musk, yang menuduh Afrika Selatan telah merampas tanah dari petani kulit putih.
Sebagai tanggapan, Trump membatalkan bantuan kepada negara tersebut dan menawarkan status pengungsi kepada minoritas Afrika yang relatif memiliki hak istimewa di sana.
