pinrangpost.com – JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala daerah dinilai sebagai tindakan perlawanan yang dilakukan oleh parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih terhadap pemerintah. Instruksi tersebut diberikan oleh Mega kepada seluruh kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bahwa instruksi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi pemerintah. Menurut Dedi, jika instruksi ini diikuti dan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah akan dipertanyakan.
Dedi juga menambahkan bahwa program retreat tersebut tidak mengikat bagi kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri. Selain itu, program tersebut juga dianggap menghamburkan anggaran. “Kedua, PDIP mulai menunjukkan tindakan perlawanan terhadap pemerintah, dan bisa saja di masa depan instruksi serupa akan diarahkan kepada DPR,” ujar Dedi dalam keterangannya yang dikutip pada Sabtu (22/2/2025).
Sebab, menurut Dedi, kader PDIP di Parlemen Senayan juga memiliki kekuatan yang dominan. Jika hal tersebut dilakukan, maka pemerintah akan kehilangan kepercayaan dan legitimasi dari PDIP. Selain itu, Dedi juga mengungkapkan bahwa dengan maraknya gerakan massa saat ini, menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. PDIP bisa saja turut serta dalam menggerakkan massa untuk mendorong adanya perubahan, dan jika hal tersebut terjadi, posisi pemerintah saat ini akan benar-benar terancam.
Dedi menambahkan bahwa pemerintah perlu merespons tindakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak semena-mena dalam mengambil program yang bersifat populis. Menjadikan kepentingan bangsa sebagai prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan janji politik.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP. Mega meminta para kader PDIP untuk tidak mengikuti kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli.
“Betul (surat instruksi Megawati),” ujar Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi pada Kamis (20/2/2025).
Dalam surat instruksi tersebut, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mereka untuk mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Bahkan, mereka yang telah berangkat juga diminta untuk menghentikan perjalanan mereka.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, agar menunda perjalanan untuk mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani oleh Megawati tersebut.
