pinrangpost.com – JAKARTA – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah untuk tidak mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Jokowi menyebut retreat di Magelang dikhususkan untuk para kepala daerah.
Menurut Jokowi, sebagai pemimpin daerah yang dipilih oleh rakyat, para kepala daerah seharusnya hadir dalam acara tersebut. “Ini kan urusan pemerintahan yang diundang kepala daerah yang mengundang Presiden ya mestinya hadir datang,” ujar Jokowi di kediamannya, Jumat (21/2/2025).
Jokowi juga menegaskan bahwa kepala daerah harus bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara bukan untuk yang lain,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti kegiatan retreat yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli pada Kamis, 20 Februari 2025.
Dalam surat tersebut, Megawati meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang yang dijadwalkan pada tanggal 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah berada dalam perjalanan juga diminta untuk berhenti.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, satu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.
Bahkan, para kepala daerah yang sudah dalam perjalanan diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” jelasnya.
Megawati juga meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap bisa berkomunikasi secara aktif dan bersiaga terhadap panggilan. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis poin kedua instruksi tersebut.
Instruksi tersebut dikeluarkan setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK. “Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan korupsi,” demikian isi surat tersebut.
