pinrangpost.com – JAKARTA – Polemik terkait penghentian Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendes PDT terus memanas. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menilai bahwa pengelolaan TPP di Kementerian/Lembaga harus memperhatikan indikator Key Performance Indicator (KPI) yang jelas.
Syaiful Huda mengungkapkan hal tersebut saat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota Perkumpulan Tenaga Pendamping Desa Indonesia (Pertepedesia) di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (3/3/2025).
Seluruh perwakilan Pertepedesia dari berbagai wilayah di Indonesia turut menyampaikan pandangan mereka terkait aksi sepihak Kemendes PDT yang membuat nasib mereka terkatung-katung.
“Kami berpendapat bahwa pengelolaan tenaga profesional di kementerian/lembaga tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan pribadi (like and dislike), tetapi harus memperhatikan KPI yang jelas. Dengan demikian, tujuan dari keberadaan tenaga profesional di K/L dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan tujuan mereka,” ujar Syaiful Huda.
Huda menegaskan bahwa alasan penghentian TPP di Kemendes PDT karena faktor pencalonan merupakan hal yang dibuat-buat. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang TPP sebagai tenaga profesional untuk maju sebagai calon dan memilih.
“Dari segi legalitas, jika dilihat secara kronologis, tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TPP yang maju sebagai calon. Tidak ada sengketa Pemilu yang dipicu oleh TPP. Tidak ada teguran dari Bawaslu maupun KPU terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TPP saat mencalonkan diri,” jelasnya.
Huda juga menambahkan bahwa dari laporan TPP, terdapat korespondensi antara KPU dan Kemendes PDT yang menegaskan bahwa tidak ada masalah jika pendamping desa maju sebagai calon dalam Pemilu 2024. Hal tersebut membuat TPP merasa tidak ada beban saat mencalonkan diri.
“Tiba-tiba, mereka dihadapkan pada masalah dan bahkan dihentikan hanya karena mencalonkan diri sebagai calon. Padahal, mayoritas dari mereka adalah TPP dengan pengalaman dan masa kerja yang panjang, yang ingin memajukan desa-desa yang mereka dampingi dengan menjadi anggota legislatif,” tambahnya.
