pinrangpost.com – KARAWANG – Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Moga Simatupang, mengatakan bahwa masyarakat berhak menuntut ganti rugi atas kasus MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen yang mengalami kerugian berhak menerima kompensasi ganti rugi baik dalam bentuk barang maupun uang.
“Sesuai dengan Undang-undang No 8, disitu ada hak dan kewajibannya. Konsumen bisa mendapatkan kompensasi ganti rugi berupa barang yang sudah dibeli atau uang kembali,” jelas Moga dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (13/3/2025).
Lebih lanjut, Moga menyatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan keluhan kerugian ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) di daerah masing-masing. Dia menegaskan bahwa tidak perlu menunggu pihak Kemendag turun langsung ke daerah, karena lembaga-lembaga yang ada di daerah juga dapat menangani masalah tersebut.
Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengimbau masyarakat untuk tidak resah dengan adanya peredaran MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Menurutnya, masih ada produsen MinyaKita yang jujur dalam menjalankan bisnisnya. Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas semua pelanggaran yang merugikan masyarakat, baik itu dilakukan oleh produsen, distributor, maupun repacking.
Sebelumnya, pabrik MinyaKita yang tidak sesuai takaran resmi ditutup oleh pihak berwenang. Hal ini merupakan langkah tegas dari pemerintah untuk menegakkan aturan dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Budi juga menambahkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan bersama Satgas Polri menunjukkan bahwa masih ada produsen yang mematuhi ketentuan dengan memproduksi MinyaKita sesuai takaran yang ditetapkan, yaitu 1 liter.
Baca juga artikel terkait atau lihat juga video terkait di bawah ini.
