pinrangpost.com – JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa pimpinan DPR RI belum menerima surat presiden (surpres) terkait revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Hal ini diungkapkan saat ia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).
Hinca menjelaskan bahwa saat ini Komisi III masih fokus membahas revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, RUU Polri belum dibahas karena masih menunggu perintah dari pimpinan DPR.
“Sampai hari ini, di Komisi III belum ada pembahasan RUU Polri. Kami masih fokus pada pembahasan KUHAP,” ujar Hinca.
Legislator Partai Demokrat ini juga menjamin bahwa pembahasan RUU Polri akan dilakukan secara terbuka dan transparan, seperti yang telah dilakukan dalam pembahasan revisi KUHAP. Ia menegaskan bahwa Komisi III sangat terbuka dalam menangani kasus-kasus yang diberikan kepadanya, baik yang bersifat besar maupun kecil.
“Jika RUU Polri masuk ke dalam pembahasan kami, kami akan melakukan hal yang sama. Komisi III sangat terbuka, baik dalam menangani kasus besar seperti kasus Sambo, maupun kasus kecil seperti kasus membela ibu,” jelas Hinca.
“Jadi, sekali lagi, saat RUU Polri dibahas di Komisi III, percayakanlah kepada kami. Kami akan tetap terbuka, kapan saja, sama seperti saat ini kami membahas KUHAP,” tambahnya.
Hinca juga tidak memberikan jawaban pasti ketika ditanya tentang kemungkinan pembahasan RUU Polri setelah pembahasan KUHAP selesai. Ia hanya menjelaskan bahwa RUU Polri bukan merupakan inisiatif dari DPR.
“RUU Polri bukan inisiatif dari kami. Itulah yang ingin saya sampaikan. Sedangkan KUHAP ini merupakan inisiatif kami, jadi pasti kami akan mengetahuinya,” tutur Hinca.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
