pinrangpost.com – Pemerintah telah menyiapkan program rumah subsidi yang ditujukan untuk para wartawan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia mengungkapkan bahwa kriteria penerima program tersebut telah disesuaikan agar lebih inklusif.
Amalia menegaskan bahwa wartawan yang berdomisili di wilayah Jabodetabek dengan penghasilan maksimal Rp13 juta untuk yang sudah berkeluarga dan Rp11–12 juta untuk yang masih lajang dapat mengakses program subsidi ini. Hal ini merupakan langkah yang diambil setelah mempertimbangkan kondisi lapangan dan pentingnya peran wartawan dalam masyarakat.
“Awalnya, batas penghasilan yang ditetapkan adalah Rp7–8 juta. Namun, setelah melihat situasi terkini, kami memutuskan untuk melonggarkan batas tersebut agar lebih banyak jurnalis yang dapat merasakan manfaat dari program ini,” ujar Amalia pada Rabu (9/4/2025).
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan bahwa program ini akan diluncurkan perdana pada tanggal 6 Mei 2025 mendatang. Pada tahap awal, diharapkan terdapat 1.000 unit rumah subsidi yang tersedia untuk para wartawan di berbagai daerah.
Maruarar menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi penerima program ini, yang akan melibatkan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
“Kami menyadari bahwa menentukan prioritas penerima akan menjadi tantangan, karena permintaan pasti akan lebih banyak daripada unit yang tersedia. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa seleksi dilakukan secara objektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan dukungannya terhadap penyediaan rumah subsidi bagi wartawan sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Program ini juga mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kesejahteraan wartawan harus menjadi bagian dari agenda strategis negara, dan harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh para wartawan,” tegasnya.
Selain itu, Meutya Hafid juga menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Baca juga: BPS: Ekonomi Meningkat, Pengangguran Turun ke 5,3 Persen
