pinrangpost.com – JAKARTA – Laporan terbaru dari Bloomberg pada Jumat (11/4) mengungkap realitas yang mengejutkan: sejumlah taipan Indonesia diketahui memindahkan dananya secara besar-besaran ke luar negeri. Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang diuji.
Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Pimpinan Pusat (MEBP PP) Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, mengekspresikan keprihatinannya terhadap fenomena tersebut. Ia menyatakan bahwa para taipan seolah-olah tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap negeri yang selama ini telah memberikan berbagai kemudahan dan keuntungan bagi bisnis mereka.
“Para taipan itu seperti vampir yang menghisap darah rakyat. Ketika ekonomi sedang mengalami tekanan, mereka malah berbondong-bondong kabur, memindahkan aset mereka ke luar negeri dengan alasan rasionalitas pasar,” ujar Mukhaer dalam keterangannya, Sabtu (12/4).
Mukhaer menyoroti bagaimana para konglomerat tersebut menggunakan narasi ketidakpastian politik, ketidakdisiplinan fiskal, dan ketakutan irasional untuk membenarkan tindakan mereka memindahkan modal ke luar negeri. Bahkan, beberapa di antaranya juga menjabat dalam posisi strategis politik dan menguasai berbagai bisnis di dalam negeri.
“Mereka menggunakan perusahaan-perusahaan palsu untuk membeli properti di luar negeri, terutama di Dubai dan Abu Dhabi, yang menjadi tempat favorit bagi para pelarian modal,” jelas Mukhaer.
“Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut etika kebangsaan.”
Ia menilai bahwa selama ini para taipan telah menikmati berbagai keistimewaan dari negara, mulai dari akses eksploitasi sumber daya alam seperti batubara, migas, nikel, hingga sawit dan sektor keuangan. Namun, ketika negara menghadapi tantangan, mereka justru melarikan diri dan menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Lebih lanjut, Mukhaer mempertanyakan komitmen para elit bisnis terhadap nasionalisme ekonomi. Ia khawatir bahwa nasionalisme hanya menjadi jargon kosong tanpa adanya komitmen nyata dalam tindakan ekonomi yang adil dan berpihak pada rakyat.
“Apakah kita sedang menyaksikan dwifungsi oligarki? Atau ini hanya masalah para taipan yang tidak lagi mendapatkan ‘bagian’ dari rezim baru?” kritik Mukhaer.
