Kondisi Terkini Mengenai Hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU
Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sumantri Suwarno, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar terkait hasil rapat harian Syuriyah PBNU. Ia tidak dapat memastikan keabsahan dokumen yang beredar karena belum ada surat resmi yang diterima dari Rais Aam atau anggota Syuriyah lainnya.
“Saya tidak bisa menanggapi seberapa kuat autentikasi dari dokumen ini. Jadi, soal keasliannya tentu kami tunggu saja sampai ada pernyataan resmi dari Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar,” ujar Sumantri saat dihubungi, pada Jumat malam, 21 November 2025.
Isu Surat yang Beredar dan Poin-Poin Penting
Pada Jumat malam, beredar petikan surat yang berisi kesimpulan hasil rapat harian Syuriyah PBNU di kalangan awak media serta di media sosial. Sesuai dengan petikan surat yang berjudul “Risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama”, rapat itu digelar di Hotel Aston Jakarta, pada Kamis, 20 November 2025.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, pada Jumat, 21 November 2025, terdapat dua poin penting hasil keputusan rapat. Pertama, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriyah PBNU tersebut. Jika Yahya Staquf tidak mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Partisipasi dan Penilaian Rapat Harian
Rapat harian itu dihadiri oleh 37 orang dari total 53 pengurus harian Syuriyah PBNU. Dalam surat itu disebutkan bahwa peserta rapat menilai kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tindakan itu juga bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
Menurut Syuriyah PBNU, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber kontroversial di tengah isu genosida Israel dianggap melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 khususnya Pasal 8 huruf a mengenai pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU.
Narasumber yang Diperdebatkan
Di dalam surat itu tidak disebutkan nama narasumber tersebut. Tapi AKN NU memang pernah mengundang peneliti Zionis Peter Berkowitz di kantornya, di Jakarta, pada pertengahan Agustus 2025. Berkowitz beberapa kali menerbitkan buku yang isinya mendukung Israel.
Setelah kedatangan Peter Berkowitz itu berpolemik, Yahya Cholil Staquf mengklarifikasinya. Ia mengaku tidak mengetahui jika Berkowitz kerap membela gerakan Zionis di Palestina. Selama mengenal Berkowitz hampir lima tahun, kata dia, belum pernah ada pembahasan mengenai hal itu.
“Jadi, saya mohon maaf sekali kepada masyarakat bahwa saya membuat keputusan tanpa pertimbangan yang teliti dan lengkap terkait Peter Berkowitz ini,” kata dia, beberapa waktu lalu.
Penjelasan Sumantri tentang Dokumen yang Beredar
Adapun mengenai hasil rapat Syuriyah PBNU tersebut, Sumantri Suwarno, mengaku jajarannya belum menerima dokumen resmi surat tersebut. Ia mengatakan hasil rapat Syuriyah PBNU biasanya dikomunikasikan kepada Ketua Umum PBNU.
Ia menegaskan, jika memang dokumen itu asli, PBNU memiliki mekanisme dan aturan internal. Menurut dia, Syuriyah PBNU memang memiliki kewenangan. Namun, kata dia, biasanya Syuriyah PBNU akan melakukan tabayun kepada para pihak, seperti para kiai maupun PBNU.
“Karena NU ini bukan hanya miliknya Rais Aam atau milik Ketua Umum PBNU, atau milik PBNU, tapi milik jemaah Nahdlatul Ulama secara luas,” ujar Sumantri.
Upaya untuk Menyelesaikan Krisis
Sumantri menjelaskan, dalam budaya NU, ketika muncul krisis, ada upaya bertemu baik secara formal maupun informal antara kedua pihak. Pertemuan itu untuk mengklarifikasi berbagai persoalan.
“Kami diajarkan para kiai untuk tabayun. Jadi, saya kira juga akan melakukan tabayun sebelum mengambil keputusan-keputusan yang bersifat strategi seperti ini,” kata dia.
Penyesalan atas Langkah Pemakzulan
Ia pun menyayangkan jika ada langkah pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Staquf. Sumantri menilai, tindakan itu menunjukkan ketidakmampuan semua pengurus dalam mengelola dinamika internal lembaga.
“Ini menunjukkan ketidakmampuan kami semua di jajaran pengurus dalam mengelola dinamika,” katanya.
Persiapan Muktamar dan Dinamika Internal
Ia juga menyinggung agenda muktamar Nahdlatul Ulama yang akan digelar dalam satu tahun ke depan. Sehingga, ia menilai persoalan internal lembaga seharusnya dapat dibicarakan secara baik, kecuali jika ada keinginan terselubung di baliknya.
“Tapi tentu berbeda kalau ada niat-niat terselubung. Pokoknya harus diganti. Nah itu tentu saya tidak bisa menduga-duga apa sebenarnya maksud tersebut,” ujar Sumantri.
