Kehidupan Nurhasan: Dari Guru Berprestasi Hingga Dipecat Tanpa Hormat
Nurhasan (62) masih mengingat jelas hari ketika hidupnya berubah. Seorang guru yang telah mengabdi selama lebih dari dua dekade, kini harus menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari masa lalu. Ia pernah menjadi Kepala SMP Negeri 1 Ponrang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Namun, nasib buruk menimpa dirinya setelah kasus seragam membuatnya dipenjara dan dipecat tanpa hormat.
Pada tahun 1998, Nurhasan memulai kariernya sebagai guru. Selama puluhan tahun, ia memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan. Pada suatu waktu, ia bahkan menjadi kepala sekolah dan dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab. Namun, segalanya berubah pada 2018 ketika ia terlibat dalam kasus seragam yang menyebabkan penahanan dan pemecatan.
Hari yang Mengubah Segalanya
Kisah Nurhasan bermula pada 2018 ketika ia sedang mengikuti rapat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu. Di tengah rapat, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Ia diminta segera kembali ke sekolah. Awalnya, ia mengira hanya ada masalah kecil seperti siswa berkelahi. Namun, ketika tiba di sekolah, suasana sangat mencekam karena polisi sudah melakukan penggerebekan.
Uang sebesar Rp 91 juta disita oleh aparat. Menurut Nurhasan, uang tersebut adalah pembayaran pakaian sekolah, termasuk baju batik, baju olahraga, atribut, dan iuran koperasi. Semua pembayaran ini disetujui oleh orangtua melalui komite sekolah. “Saya hanya memfasilitasi tempat rapat. Semua keputusan ada pada komite,” ujarnya.
Namun, proses hukum berjalan cepat. Nurhasan divonis bersalah dan dipenjara selama dua tahun. Setelah bebas, ia dipecat sebagai ASN dan kehilangan jabatan serta penghasilan yang ia bangun selama bertahun-tahun.
Dari Kepala Sekolah Menjadi Petani
Setelah keluar dari penjara, Nurhasan harus menerima kenyataan pahit: ia dipecat sebagai ASN. “Saya tinggal punya sisa satu tahun lagi mengabdi seandainya tidak dipecat,” katanya. Kini, di usia 62 tahun, ia kembali berladang seperti masa mudanya, meski tubuhnya tak lagi sekuat dulu.
“Tenaga sudah tidak ada lagi seperti waktu muda. Jadi saya hanya pasrah,” ujarnya. Nurhasan mengaku tidak menerima uang pensiun sepeser pun akibat PTDH tersebut. Ia mempertanyakan mengapa kasus itu diproses pidana. Menurutnya, pengadaan pakaian sekolah adalah praktik lazim yang disetujui orangtua.
“Kenapa hanya saya? Kalau di sekolah lain malah sampai Rp 500.000 satu pasang baju. Ini saya Rp 300.000 untuk dua pasang baju, tambah atribut dan koperasi. Di mana kerugian negara? Uang itu kesepakatan orangtua dan komite, bukan anggaran negara,” ujarnya.
Harapan kepada Presiden Prabowo
Belakangan, Nurhasan membaca kabar bahwa dua guru di Luwu Utara mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto setelah dipidana karena pungutan dana komite. Kisah itu membangkitkan asa dalam dirinya.
“Saya memohon kepada Bapak Presiden, semoga kasus saya disamakan dengan dua guru di Luwu Utara itu,” ujarnya. Ada tiga hal yang ia harapkan. Pertama, rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Kedua, pengembalian hak pensiun. Ketiga, pemulihan statusnya sebagai guru.
“Itu saja yang saya mohonkan kepada beliau. Semoga panjang umur dan sehat,” ungkap Nurhasan. Selama puluhan tahun mengajar, ia pernah menjadi Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Ketua PGRI Kabupaten Luwu selama beberapa periode. “Saya kira semua amanah itu saya jalankan dengan kerja sama teman-teman. Tidak ada yang saya curangi,” katanya.
Kini, di teras rumahnya, Nurhasan menjalani hari-hari sebagai petani sambil merawat sisa-sisa harapan. Ia tak menuntut jabatannya kembali. Ia hanya ingin nama baik dipulihkan dan hak pensiun dikembalikan sebagai penghargaan atas dua dekade pengabdian.
“Ini hanya persoalan harga baju. Bukan kerugian negara. Saya hanya ingin keadilan,” katanya lirih.
