Industri Tekstil Jabar Kena Imbas Impor, Jadi Penyebab PHK Terbanyak Tahun Ini

Kondisi Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Jawa Barat

Kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa Barat terus mengalami penurunan. Salah satu penyebab utamanya adalah gempuran produk TPT impor yang membuat permintaan pasar bagi industri lokal berkurang. Hal ini menyebabkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ini menjadi yang terbesar di Jabar selama 2025.

Industri TPT di Jabar umumnya bergerak berdasarkan permintaan pasar (by demand). Saat ini, meskipun pasar masih ada, permintaannya rendah karena persaingan dengan produk impor baik di sektor hulu maupun hilir. Akibatnya, pabrik tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Geraldi Holomoan, staf Sekretariat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jabar, menjelaskan bahwa industri TPT di Jabar seperti dihajar dari dua sisi. Di bagian hilir, pasar pakaian jadi digempur oleh produk impor ilegal seperti thrifting. Sementara itu, di bagian hulu, industri dihadang oleh produk impor legal. Meski padat modal, industri ini tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Dampak pada Strategi Perusahaan

Kondisi ini memengaruhi strategi perusahaan untuk bertahan. Selain menjual mesin, pengusaha juga bisa melakukan rasionalisasi tenaga kerja. Beberapa perusahaan besar bahkan mempertimbangkan untuk memindahkan pabriknya ke wilayah lain demi efisiensi. Wilayah perbatasan antara Jabar dan Jawa Tengah sering menjadi pilihan karena upah yang lebih murah.

Pemindahan pabrik ini berpotensi menyebabkan PHK di pelaku bisnis TPT kecil, khususnya industri kecil menengah (IKM). Banyak IKM yang memproduksi barang umum seperti pakaian bayi atau pakaian keagamaan, yang banyak dipenuhi oleh produk impor. Akibatnya, permintaan turun dan kemungkinan PHK meningkat.

Fokus API Jabar pada Pasar

API Jabar akan fokus pada pemertahankan pasar pada tahun 2026. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing industri TPT nasional. Namun, kondisi ini tetap menjadi tantangan besar bagi para pelaku usaha.

Di ranah hotel dan restoran, belum terjadi PHK selama 2025. Hanya saja, jam kerja karyawan dikurangi jika okupansi masih buruk. Pengamat ekonomi Unpad, Ferry Hadiyanto, mengkhawatirkan gelombang PHK dari industri padat karya yang semakin membesar. Ia menilai, meskipun investasi Jabar tinggi, namun sebagian besar mengarah ke industri padat modal yang tidak sepenuhnya bisa menyerap tenaga kerja.

Kebijakan Pemerintah dan Dampaknya

Ferry menegaskan bahwa pemerintah pusat telah memberikan sinyal tentang relokasi pabrik yang masih dalam wilayah NKRI. Namun, Jabar akan terdampak karena banyak industri yang pindah ke Jawa Tengah dengan upah lebih rendah. Pemda di Jabar akan merasakan dampaknya.

Untuk mengantisipasi hal ini, Ferry mendorong pemerintah daerah agar segera memberikan perhatian serius. Ia menyarankan agar pola industri di Jabar mulai berubah sesuai dengan industri 4.0. Namun, tenaga kerja yang tersedia masih didominasi oleh low skill labor, terutama perempuan.

Jika tidak ada kebijakan yang mendukung industri padat karya, Ferry khawatir gelombang PHK akan terus berlangsung. Ia menyarankan Pemprov Jabar meminta kejelasan dan koordinasi ke pemerintah pusat apakah Jabar masih menjadi sentra industri padat karya nasional.

Penilaian DPRD Jabar

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai bahwa tingginya angka pengangguran dan PHK di Jabar disebabkan oleh kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai lebih berpihak kepada pengusaha atau investor padat modal ketimbang padat karya. Menurutnya, ini membuktikan bahwa pemerintah lebih mengandalkan teknologi daripada tenaga manusia.

Maulana menekankan pentingnya keseimbangan dalam keberpihakan terhadap pelaku usaha di sektor padat karya yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia. Ia juga mengkritik kurangnya upaya signifikan dalam pendataan dan korelasi antara pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.

Ia menyoroti aplikasi pencari kerja bernama “Nyari Gawe” yang diluncurkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Menurutnya, aplikasi ini tidak memiliki perbedaan dengan aplikasi pencari pekerjaan lainnya, sehingga tidak cukup efektif. Yang dibutuhkan adalah pendataan detail mengenai kebutuhan pengusaha dan korelasi dengan lembaga pendidikan.

Kritik terhadap Kebijakan Gubernur

Zaini Shofari, anggota Komisi V DPRD Jabar dari PPP, menilai pertumbuhan ekonomi Jabar yang mencapai 5,20% sebagian besar didorong oleh sektor konsumsi. Ia menilai, kebutuhan utama Jabar adalah menumbuhkan minat investasi agar sektor riil dapat bergerak dan membuka lapangan kerja.

Zaini juga mengkritik kebijakan Gubernur Jabar yang belum tampak kinerjanya dalam pembukaan lapangan kerja. Beberapa kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan lingkungan dan sebagainya justru cenderung destruktif terhadap tumbuhnya sektor riil.

Menurutnya, ketika sektor ilegal diberantas, harus disertai dengan terbukanya sektor usaha legal yang bisa menjadi penyangga bagi penyerapan tenaga kerja baru.