Fraksi Partai NasDem Menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RAPBD 2026
Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Flores Timur secara resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-XVIII yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Flores Timur, Jumat, 28 November 2025.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Flores Timur, Albertus Ola Sinour, dan dihadiri oleh Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, jajaran para asisten, serta para anggota DPRD. Pendapat akhir Fraksi NasDem dibacakan oleh juru bicara fraksi, Abdon Yulius.
Apresiasi terhadap Proses Pembahasan RAPBD 2026
Fraksi NasDem memberikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan RAPBD 2026. Meskipun demikian, Fraksi menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap beberapa poin penting dalam RAPBD tersebut.
Pendapatan Daerah Turun, PAD Terkoreksi
Salah satu isu utama yang disoroti adalah penurunan target pendapatan daerah dari semula direncanakan sebesar Rp1.100.347.463.717 menjadi Rp1.097.545.801.717. Penurunan ini terjadi akibat berkurangnya transfer ke daerah serta rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp68,29 miliar menjadi Rp65,88 miliar.
Menurut Fraksi NasDem, koreksi terhadap PAD disebabkan oleh keterbatasan ruang fiskal yang menghambat alokasi belanja modal pada OPD penghasil PAD seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR.
“Ini seperti makan buah simalakama. Jika belanja modal tidak dianggarkan, PAD sulit meningkat. Namun jika dianggarkan, pelayanan publik bisa terganggu,” ujar Abdon Yulius.
Meski demikian, Fraksi tetap mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan sumber PAD yang ada dan mendukung rencana inovatif seperti penerbitan kartu parkir bagi ASN, anggota DPRD, dan masyarakat umum.
Belanja Daerah Disesuaikan, Program Prioritas Diakomodasi
Pada sisi belanja, RAPBD 2026 juga mengalami koreksi dari Rp1.107.947.463.717 menjadi Rp1.097.545.801.717. Fraksi NasDem mengapresiasi kerja Banggar dan TAPD yang telah mendalami setiap pos belanja secara detail.
Salah satu catatan penting adalah rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemerintah awalnya mengusulkan pemotongan 25 persen untuk PNS dan 50 persen untuk PPPK. Namun, Banggar memutuskan untuk menyamaratakan rasionalisasi bagi seluruh ASN. Fraksi NasDem menyetujui langkah ini dan menegaskan bahwa TPP bukan komponen wajib seperti gaji pokok, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi juga menyoroti program pemagangan ke Jepang yang belum tuntas pada periode sebelumnya. Mereka mendorong pemerintah untuk mengawal pelaksanaan program ini agar dapat kembali dianggarkan di tahun mendatang.
Program “Big Push” Peternakan Didukung, Tapi Harus Sesuai Regulasi
Fraksi NasDem menyatakan dukungan terhadap program “big push” di sektor peternakan dan perkebunan, khususnya pengadaan sapi dan ayam petelur. Namun, mereka mengingatkan agar pelaksanaannya memperhatikan regulasi, terutama Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang perizinan usaha peternakan.
Terkait rencana pengelolaan program oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Fraksi mendorong percepatan pembentukan BUMD agar program dapat berjalan tepat waktu dan sesuai target.
Pinjaman Daerah Rp10 Miliar Ditolak, NasDem Dukung Skema Baru
Salah satu poin krusial dalam pembahasan RAPBD 2026 adalah rencana pinjaman daerah sebesar Rp10 miliar. Rencana ini akhirnya ditolak oleh Banggar DPRD setelah menuai kritik dari sejumlah fraksi.
Fraksi NasDem menerima keputusan tersebut, namun tetap mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema pinjaman yang lebih matang dan terukur di masa mendatang. Mereka menilai pinjaman daerah penting untuk memenuhi hak dasar masyarakat terhadap infrastruktur yang layak.
“Lebih baik mencicil uang daripada mencicil waktu,” tegas Abdon Yulius, seraya meminta pemerintah menyusun peta jalan pengentasan persoalan infrastruktur secara komprehensif.
Fraksi NasDem Resmi Terima RAPBD 2026
Di akhir penyampaian pendapat, Fraksi NasDem secara resmi menyatakan menerima Ranperda RAPBD 2026 untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah. Mereka berharap seluruh proses ini membawa manfaat bagi masyarakat Flores Timur.
“Kiranya Tuhan dan Lewotanah memberkati seluruh niat baik kita untuk Gelekat Ribu, Gewayan Ratu di bumi Lewotanah Flores Timur,” tutup Abdon Yulius dalam sidang paripurna.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
