Pemimpin Digitalisasi Daerah, Bank BPD Bali Juara II P2DD 2025

Bank BPD Bali Dinobatkan sebagai Pemenang Utama dalam Digitalisasi Daerah

Bank BPD Bali kembali menunjukkan prestasinya di tingkat nasional dalam upaya digitalisasi belanja pemerintah daerah dan layanan publik. Pencapaian ini diraih melalui penghargaan yang diberikan pada ajang Championships Percepatan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025, di mana Bank BPD Bali dinobatkan sebagai Bank Pembangunan Terbaik II P2DD.

Perhelatan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pusat-Daerah (Rakorpusda) Program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (1/12/2025). Selain Bank BPD Bali, Kabupaten Buleleng juga meraih penghargaan dalam acara yang sama, yaitu sebagai Terbaik I Pelaksana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Berbasis SKPD, Program Unggulan Terbaik Kategori Sistem Layanan Informasi Pemerintah Daerah.

Capaian ini menjadi bukti komitmen dan konsistensi Bank BPD Bali dalam mendukung tata keuangan digital yang lebih akuntabel dan efisien. Salah satu faktor utama yang mendorong pencapaian ini adalah penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), melalui implementasi Kartu Kredit Instansi (KKI) dan QRIS Tap.

Manfaat dari Penerapan ETPD

Langkah-langkah ini memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akurasi pencatatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penerapan ETPD juga meminimalkan potensi kebocoran dalam pengelolaan anggaran daerah.

Direktur Operasional Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa S.Kom.,MM, hadir dalam acara tersebut sebagai narasumber. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan digitalisasi di Bali tidak terlepas dari sinergi kuat antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Sinergi ini memungkinkan digitalisasi belanja pemerintah menjadi lebih akuntabel, meningkatkan efektivitas penggunaan Uang Persediaan (UP), serta memperluas layanan publik menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan efisien, sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Tingkat Adopsi KKI yang Tinggi di Bali

Bank BPD Bali mencatat bahwa Bali merupakan salah satu Pemda dengan tingkat adopsi KKI terbaik. Seluruh tingkat pemerintahan—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—telah melakukan transaksi KKI. Sebagai bank issuer KKI, Bank BPD Bali telah memfasilitasi KKI Online Payment yang terhubung dengan marketplace lokal seperti Bali Mall dan platform pengadaan nasional E-Katalog LKPP yang digunakan oleh K/L dan Pemda.

Fitur KKI Online Payment memungkinkan transaksi menggunakan Virtual Card Tokenisasi dan dapat dimonitor secara real-time oleh Pemegang KKI (PPTK), PA/SKPD, dan BUD melalui kanal Internet Banking Bisnis (IBB) BPD Bali.

Implementasi QRIS TAP di Sektor Transportasi

Dalam ranah digitalisasi layanan publik, Bank BPD Bali menjadi first mover dalam implementasi QRIS TAP. Implementasi ini telah berhasil diujicobakan pada sistem transportasi daerah seperti Trans Sarbagita dan Trans Metro Dewata, yang menjadi contoh keberhasilan digitalisasi transportasi daerah.

Potensi QRIS TAP sangat besar untuk peningkatan layanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya di sektor transportasi tetapi juga di sektor lain seperti parkir, retribusi, dan wisata. QRIS TAP memungkinkan transaksi dengan mekanisme Tanpa Pindai (TAP), serta memiliki fitur Tap-In Tap-Out dan Offline Authentication.

Strategi Kolaborasi untuk Pemerataan Digitalisasi

Ida Bagus Gede Setia Yasa menjelaskan bahwa untuk memastikan pemerataan implementasi dan perluasan pemanfaatan layanan digital ini, Bank BPD Bali dan Pemda menerapkan tiga pilar strategi utama:

• Kolaborasi Terstruktur untuk Pemerataan KKI di Seluruh SKPD
  
  Mencakup pola kolaborasi yang efektif melibatkan komitmen pimpinan daerah, pendampingan intensif kepada SKPD, penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang selaras, serta monitoring rutin bersama.

• Penguatan Ekosistem KKI Online Payment
  
  Optimalisasi layanan ini membutuhkan dukungan Pemda dalam tiga aspek: keselarasan merchant rekanan, integrasi marketplace lokal dengan sistem bank dan penetapan jenis belanja prioritas yang wajib menggunakan KKI untuk meningkatkan akuntabilitas.

• Perluasan Implementasi QRIS TAP untuk Layanan Publik
  
  Dukungan Pemda yang krusial termasuk penyediaan infrastruktur, kebijakan adopsi yang jelas, pemetaan layanan prioritas, dan kampanye edukasi.

“Lesson learned bagi Pemda lain yang ingin mempercepat implementasi KKI adalah bahwa keberhasilan memerlukan komitmen yang kuat di tingkat daerah, standar operasional yang jelas, integrasi sistem yang rapi, dan pendampingan berkelanjutan hingga level operasional SKPD,” tutupnya.