Permintaan Grasi Netanyahu yang Memicu Perdebatan
Permintaan grasi atau pengampunan yang tidak biasa dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memicu perdebatan besar di tengah masyarakat. Selain itu, persidangan korupsi yang berlarut-larut terhadapnya juga turut memecah belah negara tersebut.
Berita ini tiba-tiba menjadi berita utama di Israel: Pada hari Minggu (30/11), Netanyahu meminta Presiden Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan atau grasi praperadilan, yang sekaligus akan menghentikan persidangan korupsi terhadap dirinya. Langkah ini sangat kontroversial dan hampir tak pernah terjadi sebelumnya. Biasanya, grasi atau pengampunan hanya diberikan setelah vonis dijatuhkan.
Yedioth Ahronoth, salah satu surat kabar harian terkemuka di Israel, pada hari Senin (1/12) memuat judul “Dilema pengampunan,” sementara surat kabar gratis berhaluan kanan, Israel Hayom, mengakui bahwa “permintaan ini tidak biasa dan memiliki implikasi yang signifikan.”
Dalam pernyataan video yang disiarkan di televisi, Netanyahu berargumen bahwa secara pribadi ia ingin membuktikan kalau ia tidak bersalah di pengadilan. Selain itu, kepentingan nasional juga menuntut agar persidangan dihentikan, yang menurutnya “memecah belah kita.”
“Realitas keamanan dan politik, serta kepentingan nasional, menuntut hal yang berbeda,” kata Netanyahu dalam pernyataan videonya. “Persidangan yang sedang berlangsung memecah belah kita dari dalam, memicu perselisihan sengit dan memperdalam perpecahan.”
Netanyahu mengklaim bahwa “mengakhiri persidangan segera akan membantu meredakan ketegangan dan mendorong rekonsiliasi yang sangat dibutuhkan negara kita.”
Dukungan dari Trump
Para pengamat Israel mencatat bahwa permohonan tersebut diajukan tak lama setelah Presiden AS Donald Trump menulis surat kepada Herzog pada 12 November yang juga meminta pengampunan penuh untuk Netanyahu. Trump, yang telah lama mendukung Netanyahu, juga menyerukan pengampunan tersebut dalam pidatonya di Knesset, parlemen Israel, pada bulan Oktober lalu.
Netanyahu adalah satu-satunya perdana menteri Israel yang sedang menjabat dan menghadapi tuduhan suap, penipuan, serta pelanggaran kepercayaan dalam tiga kasus berbeda. Ia dituduh menerima barang mewah sebagai imbalan atas bantuan politik, serta meminta liputan dan bantuan yang menguntungkan dari media, perusahaan telekomunikasi, dan penerbit Israel di balik Yedioth Ahronoth.
Netanyahu membantah semua tuduhan dengan berulang kali menyebut persidangan yang sudah berjalan lima tahun ini sebagai “perburuan penyihir” oleh media, polisi, dan peradilan terhadap dirinya dan keluarganya.
Penundaan Persidangan
Para kritikus Netanyahu telah lama menuduhnya memperpanjang perang di Gaza dan konflik lainnya untuk mempertahankan koalisi pemerintahannya dan menghindari masalah hukum pribadinya. Kasus terhadapnya berjalan lambat akibat penundaan terkait pandemi COVID-19, kebuntuan politik akibat pemilu, dengan Netanyahu kembali menjabat pada Desember 2022.
Selain itu, lambatnya kasus ini juga disebabkan oleh sejumlah permohonan yang diajukan oleh pengacaranya untuk menunda sidang terkait isu diplomatik dan keamanan. Hal ini berkaitan dengan konflik yang sedang berlangsung di Gaza, Lebanon, dan Iran.
Sang perdana menteri itu akan menghadapi pemilihan umum lain pada musim gugur 2026, tetapi analis politik berspekulasi bahwa pemilihan tersebut mungkin dimajukan tergantung pada perkembangan politik.
“Netanyahu tidak meminta grasi,” tulis Ben Caspit, kolumnis harian Maariv. “Dia ingin jalan pintas. Pengecualian dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum.”
Tidak Ada Preseden Pengampunan Sebelum Vonis
Tidak ada preseden pengampunan sebelum vonis di Israel, terutama jika tidak terkait dengan pengakuan bersalah atau pengunduran diri. Tidak ada preseden untuk mengeluarkan pengampunan di tengah persidangan.
Sebagai presiden, Herzog memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan sesuai kebijakannya, dan mantan rival politiknya dilaporkan memiliki hubungan kerja yang baik. Namun, pakar hukum telah memperingatkan bahwa pemberian pengampunan dapat memicu krisis politik dan konstitusional, yang pada akhirnya akan diselesaikan oleh Mahkamah Agung Israel.
Tukar Guling Grasi dan Posisi Netanyahu
Mitra koalisi Netanyahu telah mendukung permohonan pengampunannya, tetapi klaim perdana menteri bahwa hal itu akan mempersatukan negara langsung ditolak oleh oposisi.
Pemimpin oposisi Yair Lapid mendesak Herzog untuk tidak mengampuni Netanyahu kecuali dia segera mundur sebagai perdana menteri.
“Anda tidak dapat memberikan pengampunan kepadanya tanpa pengakuan bersalah, ungkapan penyesalan, dan pengunduran diri segera dari kehidupan politik,” kata Lapid dalam pernyataan video pada Minggu (30/11).
Hal ini juga diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, yang menulis di media sosial X bahwa ia akan mendukung pengampunan jika hal itu “mencakup pengunduran diri yang terhormat dari kehidupan politik bersamaan dengan berakhirnya persidangan.”
