Surat Terbuka Dewan Profesor Aceh untuk Presiden Prabowo Subianto

BANDA ACEH — Penanganan pascabencana di Provinsi Aceh dinilai terlalu lambat dan tidak efisien. Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status darurat kebencanaan nasional di wilayah tersebut. Mereka juga menekankan pentingnya bantuan internasional dalam proses pemulihan dan penanganan bencana.

Pada Senin (15/12/2025), Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo. Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan beberapa tuntutan yang berfokus pada percepatan distribusi bantuan kemanusiaan dan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan lembaga internasional.

Ketua Dewan Profesor, Profesor Izarul Machdar menjelaskan bahwa ada 11 poin utama yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Salah satu prioritas utama adalah mempercepat pembukaan jalur akses transportasi vital seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya. Hal ini bertujuan agar bantuan-bantuan kemanusian internasional dapat masuk dengan lebih cepat ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana.

Izarul menegaskan bahwa saat ini jumlah korban meninggal diperkirakan mencapai ribuan jiwa, sementara ratusan orang masih hilang. Selain itu, terdapat 332 titik jembatan penghubung antar wilayah yang rusak parah. Kondisi ini menyebabkan kelambanan dalam distribusi bantuan kepada warga korban bencana yang tinggal di desa-desa atau tempat pengungsian.

Menurut Izarul, salah satu alasan pemerintah pusat enggan menetapkan status darurat bencana nasional mungkin terkait dimensi politik dan gengsi bangsa di mata internasional. Namun, ia menekankan bahwa aspek kemanusian harus menjadi prioritas utama. Saat ini, masyarakat Aceh telah mengibarkan bendera putih sebagai bentuk protes atas penanganan bencana yang dinilai kurang optimal.

Izarul menyampaikan bahwa bantuan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah siap dikirimkan. Namun, birokrasi yang rumit membuat proses administrasi menjadi sangat sulit. Pihak daerah, termasuk gubernur dan bupati, juga menyatakan kesulitan dalam menangani situasi ini. Ia berharap pemerintah pusat dapat segera merespons dengan langkah-langkah yang lebih efektif.

Lebih dari tsunami

Dalam surat terbuka tersebut, Dewan Profesor Syiah Kuala juga menyampaikan tuntutan-tuntutan lain yang berkaitan dengan mekanisme dan akses perbantuan internasional. Menurut Izarul, kondisi di Aceh saat ini lebih parah dibandingkan bencana tsunami tahun 2004. Meskipun jumlah korban lebih sedikit, dampak dan cakupan bencana saat ini lebih luas.

Izarul menekankan bahwa bantuan internasional memiliki kapasitas yang lebih besar dalam penanganan bencana. Mereka tidak hanya membawa dana bantuan sendiri, tetapi juga memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dalam pemulihan dan evakuasi. Selain itu, bantuan internasional juga bisa membantu mempercepat proses pemulihan infrastruktur dan komunikasi.

Berikut 11 tuntutan Dewan Profesor Syiah Kuala dalam surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto:

• Mempercepat pembukaan jalur akses transportasi utama (bandara, pelabuhan, jalan raya) untuk masuknya bantuan kemanusiaan internasional.
• Menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif.
• Mendirikan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perwakilan lembaga internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan.
• Menyederhanakan prosedur izin dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional (misalnya WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, IOM, dll) termasuk dalam efisiensi bea cukai dan karantina barang bantuan.
• Mengaktifkan sistem common logistics tracking yang terintegrasi antara pemerintah dan organisasi kemanusiaan, agar aliran bantuan dapat dipantau, direspons, dan dialokasikan secara real-time sesuai kebutuhan di berbagai titik terdampak.
• Mengoptimalkan pembentukan Aid Staging Areas atau titik konsolidasi logistik di lokasi strategis (misalnya Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah) untuk menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan bantuan baik yang masuk dari dalam maupun luar negeri, termasuk memprioritaskan pemulihan jaringan komunikasi dan internet untuk mendukung koordinasi tanggap darurat.
• Mempercepat pemulihan infrastruktur listrik dan telekomunikasi sebagai prioritas utama, mengingat ketergantungan operasional tanggap darurat, komunikasi koordinasi, serta keberlanjutan ekonomi lokal pada ketersediaan energi dan konektivitas.
• Mempercepat pemulihan akses rute darat yang terputus, dengan prioritas pada jalur yang menghubungkan posko utama dengan wilayah terpencil.
• Memastikan ketersediaan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai (termasuk helikopter dan kendaraan berat) untuk menjangkau wilayah yang benar-benar terisolasi akibat kerusakan infrastruktur.
• Mengundang kerja sama teknis dari mitra internasional untuk dukungan teknologi, kapasitas logistik, dan manajemen rantai pasok darurat yang efektif.
• Menegaskan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan, agar partisipasi internasional dapat dimaksimalkan.