Dewan Profesor USK Mengirim Surat Terbuka ke Presiden, Minta Percepatan Akses Bantuan Kemanusian Internasional
BANDA ACEH – Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Surat ini disampaikan pada Senin (15/12/2025), sebagai bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral kalangan akademisi Aceh terhadap kondisi kemanusiaan yang dinilai telah berkembang menjadi krisis serius.
Surat tersebut berisi desakan percepatan akses dan penguatan koordinasi logistik bantuan kemanusian internasional bagi wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera akhir November 2025, khususnya Provinsi Aceh. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan media nasional, jumlah korban jiwa mencapai sekitar 1.016 orang yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ratusan korban lainnya masih hilang atau mengalami luka-luka.
Dewan Profesor USK juga menyoroti gangguan serius pada jaringan telekomunikasi dan layanan internet yang belum berfungsi optimal, sehingga menghambat koordinasi penyelamatan dan komunikasi darurat. Pemadaman listrik yang meluas dan berkepanjangan dinilai turut melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal, mengganggu operasional fasilitas kesehatan, serta memperburuk kondisi para pengungsi.
Ketua Dewan Profesor USK, Prof. Dr. Ir. Izarul Machdar, M.Eng., menegaskan bahwa kerusakan infrastruktur vital tersebut semakin memperberat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan, terutama ke daerah terpencil yang kini terisolasi akibat putusnya jaringan jalan dan jembatan.
“Kondisi ini telah berkembang menjadi krisis kemanusian yang memerlukan respons cepat, terkoordinasi, termasuk dalam konteks keterlibatan bantuan kemanusian internasional yang masih belum berjalan secara optimal,” demikian isi surat terbuka tersebut.
Dalam suratnya, Dewan Profesor USK menyampaikan 11 rekomendasi strategis kepada Presiden RI. Berikut adalah poin-poin utama dari rekomendasi tersebut:
- Mempercepat pembukaan jalur akses transportasi utama (bandara, pelabuhan, jalan raya) untuk masuknya bantuan kemanusian internasional
- Menetapkan status darurat bencana nasional yang komprehensif
- Mendirikan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan perwakilan lembaga internasional untuk sinkronisasi data kebutuhan dan distribusi bantuan
- Menyederhanakan prosedur izin dan clearance bagi organisasi kemanusian internasional (misalnya WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, IOM, dll) termasuk dalam efisiensi bea cukai dan karantina barang bantuan
- Mengaktifkan sistem common logistics tracking yang terintegrasi antara pemerintah dan organisasi kemanusian, agar aliran bantuan dapat dipantau, direspons, dan dialokasikan secara real-time sesuai kebutuhan di berbagai titik terdampak
- Mengoptimalkan pembentukan Aid Staging Areas atau titik konsolidasi logistik di lokasi strategis (misalnya Banda Aceh, Lhokseumawe, Bener Meriah) untuk menyimpan, memverifikasi, dan mendistribusikan bantuan baik yang masuk dari dalam maupun luar negeri, termasuk memprioritaskan pemulihan jaringan komunikasi dan internet untuk mendukung koordinasi tanggap darurat
- Mempercepat pemulihan infrastruktur listrik dan telekomunikasi sebagai prioritas utama, mengingat ketergantungan operasional tanggap darurat, komunikasi koordinasi, serta keberlanjutan ekonomi lokal pada ketersediaan energi dan konektivitas
- Mempercepat pemulihan akses rute darat yang terputus, dengan prioritas pada jalur yang menghubungkan posko utama dengan wilayah terpencil
- Memastikan ketersediaan transportasi darat, laut, dan udara yang memadai (termasuk helikopter dan kendaraan berat) untuk menjangkau wilayah yang benar-benar terisolasi akibat kerusakan infrastruktur
- Mengundang kerja sama teknis dari mitra internasional untuk dukungan teknologi, kapasitas logistik, dan manajemen rantai pasok darurat yang efektif
- Menegaskan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusian, agar partisipasi internasional dapat dimaksimalkan
Catatan Kontekstual
Permintaan bantuan internasional telah diajukan oleh Pemerintah Aceh kepada lembaga PBB seperti UNDP dan UNICEF sebagai respons terhadap kebutuhan yang semakin kompleks di lapangan. Sejumlah laporan menunjukkan pemerintah pusat hingga kini belum mengaktifkan secara penuh mekanisme penerimaan bantuan internasional, dengan alasan kemampuan nasional masih dapat menangani situasi, namun kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang sangat besar dan mendesak.
Kerusakan akses transportasi, putusnya jalur distribusi, dan kerusakan fasilitas dasar telah membuat aksi kemanusian menjadi tertunda, terutama untuk pengiriman peralatan medis, pangan, dan perlindungan ke daerah yang paling parah terdampak. Gangguan jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang masih berlangsung telah mempersulit koordinasi antar-tim penyelamat, menghambat verifikasi data korban dan kebutuhan, serta melumpuhkan sektor ekonomi mikro dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.
Situasi ini juga akan diperparah oleh potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlanjut, sehingga respon yang cepat dan terkoordinasi sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang.
Atas perhatian dan kebijakan strategis yang diberikan, Dewan Profesor USK mengucapkan terima kasih.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
