Formula Kenaikan Upah Minimum
Formula kenaikan upah minimum untuk tahun 2026 dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam formula tersebut, tingkat inflasi sebesar 2,54 persen ditambah dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi (5,20 persen) dan indeks alfa yang berkisar antara 0,5 hingga 0,9. Indeks alfa ini digunakan sebagai penyesuaian terhadap kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan demikian, besaran kenaikan upah minimum dihitung dengan rumus:
Kenaikan UMP = Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa)
Rumus ini menjadi dasar dalam menentukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditambahkan pada nilai UMP atau UMK tahun 2025 untuk mendapatkan nilai UMP/UMK tahun 2026.
Proyeksi UMP Jawa Barat Tahun 2026
Berdasarkan simulasi menggunakan nilai alfa maksimal (0,9), kenaikan UMP Jawa Barat 2026 diperkirakan mencapai 7,22 persen. Dengan angka tersebut, nominal UMP Jawa Barat akan naik dari Rp2.191.238 menjadi Rp2.349.429. Perhitungan ini didasarkan pada angka inflasi sebesar 2,54 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen.
Selain itu, terdapat beberapa skenario kenaikan UMP Jawa Barat 2026 berdasarkan rentang alfa yang berbeda-beda. Berikut adalah proyeksi kenaikan UMP Jawa Barat 2026 untuk setiap rentang alfa:
-
Alfa 0,5:
Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa) = 2,54% + (5,20% × 0,5) = 5,14%
Kenaikan: Rp112.629
UMP 2026: Rp2.303.861 -
Alfa 0,6:
Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa) = 2,54% + (5,20% × 0,6) = 5,66%
Kenaikan: Rp124.024
UMP 2026: Rp2.315.256 -
Alfa 0,7:
Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa) = 2,54% + (5,20% × 0,7) = 6,18%
Kenaikan: Rp135.418
UMP 2026: Rp2.326.650 -
Alfa 0,8:
Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa) = 2,54% + (5,20% × 0,8) = 6,70%
Kenaikan: Rp146.812
UMP 2026: Rp2.338.045 -
Alfa 0,9:
Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × Alfa) = 2,54% + (5,20% × 0,9) = 7,22%
Kenaikan: Rp158.196
UMP 2026: Rp2.349.429
Estimasi UMK Tertinggi di Jawa Barat
Jika Gubernur Jawa Barat menetapkan kenaikan maksimal sebesar 7,22 persen, maka UMK tertinggi di Jawa Barat diproyeksikan tetap berada di Kota Bekasi. Nilai UMK Kota Bekasi akan meningkat menjadi Rp6.101.907. Angka ini lebih tinggi dibandingkan UMK di kabupaten/kota lainnya.
Berikut adalah daftar estimasi UMK di 27 daerah Jawa Barat jika kenaikan maksimal 7,22 persen:
- Kota Bekasi: Rp5.690.752 → Rp6.101.907
- Kabupaten Karawang: Rp5.599.593 → Rp6.003.199
- Kabupaten Bekasi: Rp5.558.515 → Rp5.959.607
- Kabupaten Purwakarta: Rp4.792.252 → Rp5.138.642
- Kabupaten Subang: Rp3.508.626 → Rp3.762.649
- Kota Depok: Rp5.195.721 → Rp5.570.848
- Kota Bogor: Rp5.126.897 → Rp5.126.897
- Kabupaten Bogor: Rp4.877.211 → Rp5.229.404
- Kabupaten Sukabumi: Rp3.604.482 → Rp3.864.126
- Kabupaten Cianjur: Rp3.104.583 → Rp3.328.733
- Kota Sukabumi: Rp3.018.634 → Rp3.236.577
- Kota Bandung: Rp4.482.914 → Rp4.806.590
- Kota Cimahi: Rp3.863.692 → Rp4.142.930
- Kabupaten Bandung Barat: Rp3.736.741 → Rp4.006.815
- Kabupaten Sumedang: Rp3.732.088 → Rp4.001.825
- Kabupaten Bandung: Rp3.757.284 → Rp4.028.840
- Kabupaten Indramayu: Rp2.794.237 → Rp2.996.034
- Kota Cirebon: Rp2.697.685 → Rp2.892.503
- Kabupaten Cirebon: Rp2.681.382 → Rp2.874.989
- Kabupaten Majalengka: Rp2.404.632 → Rp2.578.256
- Kabupaten Kuningan: Rp2.209.519 → Rp2.369.030
- Kota Tasikmalaya: Rp2.801.962 → Rp3.004.863
- Kabupaten Tasikmalaya: Rp2.699.992 → Rp2.894.528
- Kabupaten Garut: Rp2.328.555 → Rp2.496.675
- Kabupaten Ciamis: Rp2.225.279 → Rp2.385.942
- Kabupaten Pangandaran: Rp2.221.724 → Rp2.382.128
- Kota Banjar: Rp2.204.754 → Rp2.363.933
Rapat Tripartit Gubernur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menerima salinan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2025 yang mengatur kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota tahun 2026. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan keputusan pusat yang didasarkan pada kajian yang sudah dilakukan.
Untuk menetapkan UMP Jawa Barat 2026, Dedi Mulyadi akan melakukan rapat tripartite bersama pihak buruh, pengusaha, dan pemerintah. Rapat ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah.
Menurut rencana, rapat formal tentang upah akan dilaksanakan pada hari Kamis, 18 Desember 2025. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jabar, Firman Desa, berharap pembahasan UMP dan UMSP dapat selesai dalam waktu singkat agar bisa ditetapkan oleh Gubernur sebelum tenggat waktu 24 Desember 2025.
