Pemerintah Berikan Dana Rp268 Miliar untuk Penanganan Bencana di Sumatera
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp268 miliar untuk provinsi yang terdampak bencana siklon Senyar di Sumatera. Dana tersebut merupakan bagian dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang diberikan atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus bertambah. Dalam jumpa pers pada Jumat (19/12), Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa jumlah korban meninggal secara total mencapai 1.071 jiwa. Angka ini meningkat dari 1.068 jiwa pada hari sebelumnya.
Berikut data jumlah korban tewas per 18 Desember 2025:
* Aceh: 455 orang
* Sumut: 369 orang
* Sumbar: 247 orang
Sementara itu, jumlah korban yang masih hilang mencapai 185 orang. Selain itu, warga yang masih mengungsi berjumlah 526.868 jiwa, yang merupakan penurunan dari jumlah sebelumnya sebanyak 537.185 jiwa.
Penanganan Bencana oleh Pemerintah
Pemerintah pusat dan daerah telah bekerja sama dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut. Tito Karnavian menjelaskan bahwa 27 kabupaten/kota masih dalam status tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah sedang mempercepat pembangunan hunian tetap dan sementara bagi warga terdampak.
“Langkah percepatan pembangunan hunian tetap maupun hunian sementara di lokasi terdampak sudah mulai dikerjakan dan dilakukan percepatan,” jelasnya.
Dana sebesar Rp268 miliar telah disalurkan kepada tiga provinsi serta 52 kabupaten/kota terdampak. Setiap provinsi menerima dana sebesar Rp20 miliar, sementara setiap kabupaten/kota menerima Rp4 miliar. Dana tersebut digunakan sesuai arahan yang telah diberikan.
Bantuan dari Daerah Lain
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Tito juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut memberikan bantuan anggaran maupun logistik. Beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan lainnya telah menyalurkan bantuan ke daerah terdampak.
Total bantuan dari berbagai daerah mencapai sekitar Rp48 miliar, termasuk bantuan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi.
Layanan Pascabencana
Untuk mendukung layanan administrasi kependudukan, Kemendagri telah membentuk sembilan tim, termasuk tim dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Tim-tim tersebut diturunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember 2025 untuk mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP dan akta kelahiran yang hilang.
Selain itu, rencana groundbreaking pembangunan hunian tetap akan dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Menteri Hukum. Pembangunan hunian tetap tersebut mencakup 2.600 unit, dengan rincian 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat.
Infrastruktur Pemerintahan Desa
Tito juga menyebutkan bahwa terdapat 360 kantor desa rusak ringan serta 25 kantor desa rusak berat di wilayah tiga provinsi terdampak bencana. Untuk kerusakan ringan, penanganan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jika tidak memadai, pemerintah pusat akan mengambil alih penanganannya. Sementara itu, untuk kerusakan berat akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Mendagri mengucapkan terima kasih atas kekompakan semua Pemda dan semua unsur Forkopimda serta semua pihak yang telah bergerak sehingga bekerja dengan cepat dan kita sudah lihat banyak hasilnya.
