Penolakan Bantuan Asing di Tengah Bencana Banjir dan Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII), Danang Widoyoko, menilai penolakan bantuan asing di tengah bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan manajemen bencana yang “kacau balau”. Ia menyebutkan bahwa hal ini ditandai oleh kontradiksi kebijakan, pernyataan pejabat yang tidak konsisten, serta kurangnya komando yang jelas di lapangan.
Danang menyoroti bahwa pemerintah seharusnya belajar dari keberhasilan penanganan bencana tsunami Aceh. Menurutnya, pengalaman tersebut bisa menjadi acuan dalam menghadapi situasi serupa saat ini. Ia menegaskan bahwa bantuan dari mana pun seharusnya diterima dalam kondisi kritis pasca-bencana, terlepas dari sumbernya.
“Manajemen bencananya jelas kacau balau, banyak kontradiksi dan kekacauan, padahal kita punya banyak pengalaman,” ujar Danang dalam program Bola Liar bertajuk Polemik Bantuan Asing Bencana Sumatera, Prabowo: Indonesia Mampu.
Ia menekankan bahwa dalam penanganan bencana, pemerintah seharusnya melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Namun, ia mengkritik ketidaktahuan pemerintah tentang siapa yang bertanggung jawab mengkoordinasi penanganan bencana tersebut.
Di sisi lain, Danang menilai pemerintah terlalu sensitif dalam menghadapi kritik, terutama saat dianggap tidak efektif dalam menangani bencana. Pernyataan menteri di Kabinet Merah Putih dinilai simpang siur, sehingga memperparah kekacauan.
Menurut Danang, Presiden Prabowo Subianto tampak ingin memimpin langsung penanganan bencana, namun pelaksanaannya di lapangan tidak optimal. Hal ini dinilai sebagai masalah serius, terlebih ketika pemerintah terkesan ingin mengambil alih seluruh penanganan bencana secara mandiri, namun bersikap sensitif terhadap partisipasi masyarakat.
Ia juga menyoroti aksi influencer Ferry Irwandi yang turut membantu korban bencana, yang menimbulkan kritik terhadap pemerintah. Danang menilai bahwa pemerintah seolah kurang menerima keterlibatan masyarakat, padahal dengan luasnya bencana yang terjadi, negara tidak mungkin bekerja sendiri.
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih
Aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana marak terjadi di berbagai wilayah di Aceh. Fenomena tersebut menuai sorotan publik dan memunculkan berbagai spekulasi terkait makna dan tujuan di balik aksi yang begitu masif tersebut.
Pada Minggu (14/12/2025), bendera putih berkibar di sejumlah daerah di pinggiran jalan lintas nasional Banda Aceh-Medan. Bendera putih itu dikibarkan oleh warga di sejumlah titik seperti Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
Seorang warga, Bakhtiar, mengatakan bahwa bendera putih dipasang karena masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang sudah menyerah dan tak sanggup lagi untuk menanganinya.
“Kami sekarang menyerah dan tak sanggup lagi dan butuh bantuan,” ujarnya saat dijumpai di Perlak, Aceh Timur.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengaku tidak mengetahui maksud pengibaran bendera putih tersebut. Ia menyatakan belum pernah menerima informasi ataupun laporan terkait aksi tersebut.
“Saya tidak terkopi itu, apa maksud mereka? Yang itu di luar jangkauan kita,” kata Mualem saat diwawancarai usai menerima bantuan kemanusiaan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025).
Mualem menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pihak yang menginisiasi aksi tersebut. Ia juga menilai pengibaran bendera putih tersebut bukan bagian dari kebijakan ataupun arahan pemerintah.
Bantuan Asing Ditolak
Hingga saat ini, pemerintah pusat masih menolak bantuan asing untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatra yang terjadi pada akhir November 2025. Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo Subianto mengaku telah mendapat banyak panggilan telepon dari kepala negara lain yang menawarkan bantuan untuk penanganan bencana di Sumatra. Namun, Prabowo menolak bantuan itu dan menyatakan pemerintah Indonesia mampu mengatasi sendiri.
“Saya ditelepon banyak kepala negara lain ingin kirim bantuan, saya bilang, ‘Terima kasih concern (perhatian) Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini’,” ungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Prabowo menegaskan pemerintah bisa mengatasi sendiri bencana di Sumatra saat menanggapi desakan penetapan status darurat bencana nasional.
Update Data Korban Banjir dan Tanah Longsor
Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Sabtu (20/12/2025), siang pukul 12.33 WIB:
- Meninggal Dunia: 1.071 jiwa
- Kabupaten atau Kota Terdampak: 52
- Korban luka-luka: 7.000 orang
- Korban hilang: 185 orang
