Respons Pemerintah Terhadap Pengibaran Bendera Putih di Aceh
Masyarakat di Aceh yang menjadi korban bencana banjir viral di media sosial karena menyerah dengan mengibarkan bendera putih. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi menghadapi kondisi yang terjadi akibat bencana tersebut. Hal ini mendapat respons dari pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Tito menjelaskan bahwa pengibaran bendera putih oleh masyarakat di Aceh merupakan bagian dari aspirasi mereka dalam menghadapi situasi bencana. Penjelasan ini disampaikan oleh Mendagri dalam konferensi pers di Posko Terpadu Bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
“Yang pertama mengenai pengibaran bendera putih ya. Jadi adalah ini menurut kami adalah wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami,” kata Tito.
Pemerintah, menurut Tito, memahami apa yang dirasakan masyarakat. Pemerintah juga berupaya semaksimal mungkin dalam menampung berbagai aspirasi dalam penanggulangan bencana.
“Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat, terhadap pemerintah dalam penanganan bencana di Sumatera,” katanya.
Permintaan Maaf dan Upaya Pemerintah
Pemerintah, kata Tito, meminta maaf apabila dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih ada kekurangan. Pemerintah terus berupaya semaksimal dan secepat mungkin dalam menanggulangi bencana tersebut.
Menurut Tito, penanganan bencana di Sumatera tidaklah mudah karena medan yang cukup berat. “Namun pemerintah Indonesia kami berkewajiban untuk terus bekerja mengatasi berbagai kendala, memperbaiki kinerja, dan secepatnya memenuhi kebutuhan darurat saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” katanya.
Peran masyarakat yang bergotong royong sangat membantu upaya tanggap darurat di Sumatera. Oleh karena itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut membantu penanganan bencana.
“Kita terus bersama-sama dalam bingkai solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan untuk segera memulihkan,” pungkasnya.
Kondisi Masyarakat di Aceh
Sebelumnya, sejumlah warga di Aceh memasang bendera putih sebagai tanda menyerah dalam menghadapi bencana. Mereka merasa kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar mulai dari listrik dan air bersih. Listrik padam dan air bersih untuk minum sulit didapat.
Bantuan beras 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) dikembalikan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi penjelasan soal 30 ton beras dari UEA. Bantuan tersebut lalu dikembalikan.
Berdasarkan hasil komunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Uni Emirat Arab di Indonesia, Tito mengatakan bahwa beras tersebut bukan berasal dari pemerintah UEA melainkan Non-Government Organization (NGO) atau LSM. “Kemudian berkaitan dengan bantuan dari Uni Emirat Arab, kami langsung berhubungan dengan Duta Besar UEA yang menyampaikan kepada kami tadi malam bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton bukan berasal dari pemerintahan United Arab Emirat,” katanya.
Bantuan tersebut kata Tito berasal dari NGO Bulan Sabit Merah yang bermarkas di UEA. Bantuan telah diserahkan kepada Wali Kota Medan untuk dibagikan kepada masyarakat. “Tapi melalui red crescent, bulan sabit merah, semacam PMI gitu. Bulan sabit merah United Arab Emirat. Jadi non-government organization. Beras-nya sudah dikirim saat itu akan diserahkan kepada Wali Kota Medan, pak Riko,” katanya.
Namun, bantuan tersebut dikembalikan oleh Wali Kota Medan, pasalnya bantuan tersebut dianggap bantuan dari pemerintah ke pemerintah atau g to g. Beras akhirnya diserahkan ke Muhammadiyah Medical Center untuk diserahkan ke masyarakat terdampak.
“Kepada Muhammadiyah Medical Center. Di bencana ini Muhammadiyah membuat suatu center untuk kemanusiaan di Medan. Dan itu berasnya sekarang sudah ada di Muhammadiyah, dan ini nanti Muhammadiyah yang akan bagikan ke masyarakat,” pungkasnya.
Penolakan Bantuan dari Pihak Asing
Pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan beras sebanyak 30 ton yang diterima dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan bahwa keputusan itu diambil seusai pihaknya mengecek regulasi dan mendapat arahan dari BNPB serta Kementerian Pertahanan.
Rico diketahui menarik kembali bantuan yang diberikan pada masyarakat seusai ditegur pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Utara. Lebih lanjut, Rico menyatakan bahwa pemerintah pusat belum membuka diri untuk menerima bantuan dari pihak asing.
Namun, fakta di lapangan berkata lain. Diketahui, bantuan dari salah satu organisasi UEA telah diterima dan disalurkan pada warga terdampak banjir di Medan.
Video Sekda Dinilai Cuci Tangan
Di tengah polemik yang kian melebar, Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, turut tampil memberikan klarifikasi. Ia bahkan membuat video pernyataan resmi, yang dinilai sebagai upaya meredam kritik dan “membersihkan diri” Pemko Medan.
Dalam video yang dilihat Tribun Medan, Wiriya Alrahman menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional (BGN). Video tersebut disebut diproduksi setelah adanya teguran keras dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penerimaan bantuan asing oleh Pemko Medan.
Sebagai informasi, bantuan dari Pemerintah UEA itu diserahkan langsung oleh Wakil Duta Besar UEA untuk Indonesia, Shaima Al Hebsi, di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Gedung PKK Medan, Sabtu (13/12/2025). Bantuan tersebut berupa 30 ton beras dan 300 paket bantuan yang berisi sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah salat.
