Polemik Jatah Tambang untuk Ormas Keagamaan
Polemik terkait pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat keagamaan (ormas) kembali menjadi perhatian publik. Isu ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang keagamaan dan politik. Salah satu yang menyampaikan peringatan keras adalah Yenny Wahid, putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Yenny mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain. Dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Yenny secara terbuka menyampaikan kekhawatirannya.
Ia juga mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang bagi ormas. Ia menirukan ucapan Luhut: “Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan.”
Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, Luhut selama ini dituding sebagai dalang terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan, termasuk untuk NU. Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini. Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.
“Ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny.
Kondisi ini membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain. Ia meminta NU untuk waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.
Kebijakan Tambang untuk Ormas Keagamaan
Pembagian jatah tambang untuk ormas keagamaan ditekan di era Presiden Jokowi. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengubah PP 96/2021. Aturan ini mengizinkan ormas mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas, dengan penawaran berlaku 5 tahun sejak PP 25/2024 terbit (30 Mei 2024).
Aturan ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan, yang mendelegasikan wewenang penawaran izin ke Menteri Investasi sebagai ketua Satgas.
Meski saat ini disebut menolak, Luhut yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi sempat malu-malu menyebut bahwa kebijakan ini merupakan rasa terima kasih negara terhadap Ormas. Namun, ia meminta seluruh pihak untuk sama-sama mengawasi karena kebijakan ini memang rentan bermasalah.
Pendapat Bahlil Lahadalia
Berbeda dengan Luhut, Bahlil Lahadalia yang saat itu sebagai Menteri Investasi mendorong agar Perpres tersebut segera diwujudkan. Bahlil menilai ini adalah keadilan bagi masyarakat lokal dan mewujudkan amanat UUD 1945 Pasal 33, agar sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya dinikmati perusahaan besar yang berkantor pusat di Jakarta.
Setelah Perpres diteken Jokowi, Bahlil pun mengakui dirinya yang mengusulkan agar Ormas-ormas Keagamaan bisa mengelola tambang. Hingga saat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden Prabowo Subianto, Bahlil yang kemudian merumuskan pembagian izin tambang ke Ormas-ormas Keagamaan.
Penolakan dari Cak Imin
Berbeda dengan Bahlil, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menolak keras pemberian izin tambang ke Ormas Keagamaan. Politisi dari Nahdlatul Ulama (NU) itu bahkan sempat memberikan sindiran keras terkait dengan kebijakan tersebut.
Menurut Cak Imin, ketimbang tambang, seharusnya Ormas mendapatkan proyek Solar Cell atau pembangkit listrik tenaga surya agar lebih abadi. “Mestinya untuk ormas-ormas itu bukan tambang yang harus didapatkan. tapi proyek solar cell. Mestinya itu yang abadi, duitnya juga besar,” ujar Cak Imin saat pengukuhan Ikatan Alumni Pengurus Besar Pelajar Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PB PMII) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Jurnalis online yang gemar mengeksplorasi pendekatan storytelling dalam berita. Ia suka menonton film, membaca novel, dan membuat catatan ide setiap hari. Menurutnya, teknik bercerita yang baik dapat membuat informasi lebih mudah dipahami. Motto: “Sampaikan fakta dengan cara yang menyentuh.”
