Kesepakatan Besar untuk Menurunkan Harga Obat di AS
Kesepakatan terbaru ini melibatkan sembilan perusahaan farmasi besar, yakni Merck, Bristol Myers Squibb, Amgen, Gilead Sciences, GSK, Sanofi, Novartis, Roche melalui unit Genentech, serta perusahaan swasta asal Jerman, Boehringer Ingelheim. Media yang berfokus pada isu kesehatan dan kebijakan di Washington menyebut langkah ini sebagai paket pemotongan harga obat terbesar yang pernah dicapai oleh pemerintahan Trump hingga saat ini.
Menurut penjelasan pemerintah, kesembilan perusahaan tersebut sepakat menawarkan harga obat di pasar AS pada tingkat most-favored nation. Artinya, harga obat yang dijual di AS akan disamakan dengan harga terendah yang berlaku di negara maju lain, khususnya untuk program seperti Medicaid dan sejumlah pembayar lain.
Seorang pejabat senior pemerintahan Trump menyampaikan bahwa semua obat baru yang diluncurkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut nantinya akan dijual dengan harga yang sama di seluruh segmen pasar, termasuk komersial, Medicare, Medicaid, dan untuk pasien yang membeli secara tunai. Dalam pengumumannya di Gedung Putih, Presiden Trump menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah mengakhiri kondisi di mana pasien Amerika harus membayar harga jauh lebih tinggi dibandingkan warga negara lain untuk obat yang sama.
“Rakyat Amerika sudah terlalu lama mensubsidi biaya obat bagi seluruh dunia,” kata Trump dalam pernyataan publiknya.
Pemerintah AS Beri Insentif Tarif bagi Perusahaan Farmasi
Sebagai bagian dari paket kebijakan yang disepakati, sembilan perusahaan farmasi tersebut mendapat masa tenggang selama tiga tahun dari rencana penerapan bea masuk khusus terhadap produk farmasi bermerek yang diproduksi di luar negeri. Kebijakan serupa sebelumnya telah diberikan kepada Pfizer melalui perjanjian terpisah yang memberikan jeda tiga tahun dari tarif impor berdasarkan penyelidikan Section 232 terhadap produk farmasi luar negeri.
Pejabat administrasi menjelaskan bahwa masa tenggang ini hanya berlaku jika perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi komitmen investasi dalam fasilitas produksi dan penelitian farmasi di wilayah AS. Sebagai contoh, dalam kesepakatan dengan Pfizer, perusahaan berjanji menginvestasikan sekitar 70 miliar dolar AS (Rp1,1 kuadriliun) untuk memperluas kapasitas produksi dan riset di Amerika, yang kemudian menjadi model insentif bagi perusahaan lainnya.
Presiden Trump menyebut kombinasi antara kebijakan pemotongan harga dan insentif tarif ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk membawa kembali industri farmasi ke dalam negeri sekaligus menekan harga obat bagi masyarakat Amerika.
“Kami tidak hanya menurunkan harga obat, tapi juga membawa kembali pekerjaan dan pabrik ke AS,” ujarnya dalam konferensi pers.
Pemotongan Harga Obat Diperkirakan Berdampak Luas di Pasar AS
Kesepakatan ini diperkirakan akan berdampak langsung terhadap harga berbagai obat mahal yang selama ini membebani anggaran rumah tangga pasien serta program publik seperti Medicaid. Dalam kasus Pfizer, misalnya, sebagian produk akan dijual dengan potongan harga mencapai 85 persen melalui platform federal TrumpRx. Skema diskon besar tersebut kemudian dijadikan acuan dalam perjanjian dengan perusahaan farmasi lainnya.
Para pakar kebijakan kesehatan menilai penerapan harga most-favored nation berpotensi memperkecil kesenjangan harga antara AS dan negara-negara Eropa. Namun, mereka juga menekankan bahwa dampak akhirnya terhadap harga global masih belum dapat dipastikan. Sejumlah analis memperkirakan, jika produsen berupaya menutup kerugian penjualan di Amerika dengan menaikkan harga di pasar luar negeri, kebijakan ini bisa memicu ketegangan baru dengan pemerintah Eropa yang selama ini menikmati harga obat lebih rendah.
Sementara itu, kelompok advokasi pasien menyambut positif langkah pemerintah tersebut, tetapi tetap menuntut transparansi mengenai rincian harga serta memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut.
“Ini langkah besar, tapi pasien AS akan menilai kesepakatan ini dari harga sebenarnya yang dibayar di apotek,” kata seorang direktur organisasi advokasi kesehatan.
