Bandung Menuju 2026: Kebijakan Berani untuk Ketertiban Kota

Bandung: Tantangan dan Solusi untuk Kota yang Lebih Teratur

Bandung, kota yang dikenal dengan kekayaan budaya, ekonomi, dan modal sosialnya, kini menghadapi berbagai tantangan serius. Di balik pesona “Paris van Java”, kota ini menghadapi masalah seperti ruang publik yang tidak terkelola, kemacetan yang parah, sampah yang tidak tertangani secara konsisten, pelanggaran tata ruang, serta rendahnya disiplin warga. Ironisnya, semua masalah ini terjadi di sebuah kota yang sebenarnya memiliki banyak aturan, ide, dan sumber daya.

Masalah utama Bandung bukanlah kurangnya kebijakan, melainkan ketiadaan ketegasan dan konsistensi dalam penerapannya. Hal ini disampaikan oleh Yuswari O Djemat, seorang dosen FISIP UNJANI dan pemerhati kebijakan publik. Menurutnya, Bandung memiliki berbagai peraturan daerah, peraturan walikota, dan standar teknis tata kota. Namun, di lapangan, aturan sering kali bersifat “opsional”.

• Parkir liar dibiarkan tanpa tindakan.
• Bangunan yang melanggar aturan tetap berdiri.
• PKL (pedagang kaki lima) muncul dan hilang mengikuti siklus penertiban yang tidak berkelanjutan.

Akibatnya, warga belajar bahwa melanggar aturan tidak apa-apa karena sanksi tidak pasti. Dalam konteks ini, menurut Yuswari, rendahnya disiplin warga bukanlah akar masalah, melainkan hasil dari negara yang tidak hadir secara konsisten. Budaya tertib tidak mungkin tumbuh jika hukum hanya ditegakkan sesekali dan selektif.

Kesalahan Cara Pandang

Selama ini, narasi yang sering muncul adalah bahwa warga Bandung harus lebih sadar dan peduli. Meskipun terdengar baik, narasi ini keliru secara tata kelola. Di hampir semua kota yang tertib, mulai dari Singapura hingga Seoul, budaya disiplin tidak lahir dari ceramah moral, melainkan dari kepastian aturan dan sistem yang berjalan.

Menurut Yuswari, urutannya bukan warga sadar lalu kota tertib. Justru sebaliknya:

1. Negara tertib
2. Aturan ditegakkan
3. Sistem berjalan
4. Budaya warga terbentuk

Kota Bandung terlalu lama terjebak pada pendekapan sosialisasi tanpa penegakan. Di sinilah, peran kunci Walikota yang lebih dari sekadar administrator.

Yuswari menjelaskan, dalam struktur pemerintahan daerah, walikota bukan sekadar manajer birokrasi, melainkan political executive. Walikota memiliki kekuasaan regulatif, anggaran, koordinatif, dan simbolik. Persoalannya bukan apakah walikota memiliki kewenangan, tetapi apakah kewenangan itu digunakan secara maksimal.

“Ketertiban kota tidak akan tercapai jika walikota ragu menanggung risiko ketidakpopuleran jangka pendek. Padahal sejarah menunjukkan, pemimpin yang berani menertibkan secara adil justru mendapatkan legitimasi publik dalam jangka panjang,” ujar Yuswari.

Transportasi Publik: Kunci Ketertiban Kota

Terkait transportasi publik, Yuswari menyatakan bahwa tidak ada kota tertib yang mengandalkan kendaraan pribadi sebagai tulang punggung mobilitas. Kota Bandung tidak akan pernah rapi jika mobil dan motor tetap menjadi raja jalanan.

“Disiplin lalu lintas mustahil ditegakkan ketika sistem transportasi publik tidak nyaman, tidak tepat waktu, dan tidak terintegrasi,” ujarnya.

“Menata Bandung berarti berani menggeser orientasi kebijakan: dari memanjakan kendaraan pribadi menuju transportasi publik yang layak, terjadwal, dan terintegrasi, meski langkah ini tidak selalu popular,” tambah Yuswari.

Kecamatan dan RW: Garda Depan yang Terabaikan

Yuswari mengingatkan bahwa kota tidak dikelola dari balaikota semata. Ketertiban sejati justru dibangun dari level paling dekat dengan warga, mulai dari kecamatan, kelurahan, dan RW. Namun selama ini, struktur paling bawah ini lebih sering dijadikan objek administrasi, bukan subjek pengelola kota.

Menurutnya, tanpa delegasi kewenangan yang nyata dan dukungan anggaran fleksibel, mustahil mengharapkan ketertiban berbasis wilayah. Kota Bandung membutuhkan pendekatan micro-governance, di mana persoalan sampah, parkir, dan ketertiban ditangani cepat di level lokal, bukan menunggu instruksi pusat kota.

• Sering kali kebijakan kota terjebak pada proyek-proyek kosmetik: taman indah, mural, atau event kreatif.
• Semua itu penting, tetapi tidak akan bertahan tanpa fondasi ketertiban.
• Kota yang nyaman bukan sekadar cantik, tetapi berfungsi: trotoar untuk pejalan kaki, jalan untuk lalu lintas, ruang publik bebas dari pelanggaran.

Bandung: Bukan Soal Teknis, Tapi Keputusan Politik

Pada akhirnya, menata Kota Bandung bukan soal teknis semata, melainkan keputusan politik. Apakah kota ini ingin terus dikelola dengan kompromi jangka pendek, atau dibangun dengan ketegasan demi masa depan yang lebih tertib, sehat, dan manusiawi?

“Bandung tidak kekurangan ide, juga tidak kekurangan warga yang baik. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang berani menegakkan aturan secara adil dan konsisten. Jika negara tertib, warga akan mengikuti. Jika aturan pasti, budaya disiplin akan tumbuh. Dan di situlah masa depan Bandung dipertaruhkan,” pungkas Yuswari.