Rekor Eksekusi Mati di Arab Saudi pada 2025
Pada tahun 2025, Arab Saudi mencatat rekor eksekusi mati tertinggi dalam sejarah kerajaan tersebut dengan jumlah total 356 narapidana yang dieksekusi. Angka ini menandai rekor eksekusi tahunan terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Saudi. Lonjakan ini disebut berkaitan dengan “perang melawan narkoba” yang digencarkan oleh Riyadh.
Banyak pelaku yang ditangkap beberapa tahun sebelumnya baru dijatuhi hukuman mati setelah melalui proses hukum dan vonis resmi. Hal ini menunjukkan bahwa eksekusi bukan hanya untuk kasus baru, tetapi juga menindak kasus yang menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya. Data resmi yang dirilis pemerintah Saudi menunjukkan bahwa 243 dari eksekusi tersebut terkait kasus narkoba, menurut perhitungan Agence France-Presse (AFP). Angka ini menandai tahun kedua berturut-turut Arab Saudi mencatat jumlah eksekusi tertinggi, setelah mengeksekusi 338 orang pada 2024.
Perang Melawan Narkoba dan Penegakan Hukum
Eksekusi terkait narkotika dilanjutkan sejak akhir 2022, setelah sempat ditangguhkan selama sekitar tiga tahun. Kerajaan Arab Saudi dikenal sebagai salah satu pasar terbesar untuk fenethylline, stimulan ilegal yang lebih populer dengan merek Captagon. Obat ini juga menjadi salah satu ekspor utama Suriah di bawah kepemimpinan Bashar Al Assad.
Sejak melancarkan perang melawan narkoba, otoritas Arab Saudi memperketat pos pemeriksaan di jalan raya dan perbatasan. Langkah ini berhasil menyita jutaan pil dan menangkap puluhan penyelundup.
Kritik terhadap Eksekusi yang Menimpa Warga Asing
Hingga kini, sebagian besar eksekusi terkait narkoba menimpa warga negara asing, yang memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia. Amnesty International dan sejumlah aktivis mengecam penggunaan hukuman mati di Arab Saudi yang dinilai berlebihan. Mereka menilai praktik ini kontradiktif dengan upaya kerajaan menampilkan citra modern dan toleran melalui agenda Visi 2030 yang dipimpin Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Arab Saudi sedang melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur pariwisata dan penyelenggaraan acara olahraga internasional, termasuk Piala Dunia 2034. Langkah ini menjadi bagian dari upaya kerajaan untuk mendiversifikasi ekonomi yang selama ini sangat bergantung pada sektor minyak. Namun, pihak berwenang berpendapat bahwa hukuman mati tetap diperlukan untuk menjaga ketertiban publik dan selalu dijalankan setelah seluruh jalur banding ditempuh.
Eksekusi Terbaru dan Kecaman dari LSM Internasional
Menurut laporan BBC, Minggu (21/12/2025), narapidana terbaru yang dieksekusi di Arab Saudi termasuk dua warga Pakistan karena kasus narkoba, seorang jurnalis, serta dua pemuda yang masih di bawah umur saat melakukan dugaan kejahatan terkait protes. Dari total eksekusi tahun ini, lima di antaranya adalah perempuan, sementara sebagian besar sekitar dua pertiga dihukum karena pelanggaran narkoba yang menurut PBB tidak sesuai standar internasional.
Lebih dari separuh narapidana adalah warga asing, sebagai bagian dari perang melawan narkoba yang dijalankan Riyadh. Kelompok hak asasi manusia, seperti Reprieve dan Human Rights Watch, mengecam eksekusi ini sebagai tindakan brutal dan sewenang-wenang, menyatakan bahwa narapidana sering mengalami penyiksaan dan pengakuan paksa. Banyak keluarga korban tidak diberi tahu sebelumnya, jenazah tidak dikembalikan, dan metode eksekusi yang diduga berupa pemenggalan kepala atau regu tembak tidak diumumkan secara resmi.
Isu Hak Asasi Manusia dan Tuntutan Moratorium
Kasus-kasus yang paling mengundang perhatian termasuk eksekusi anak-anak yang terlibat protes minoritas Syiah, serta hukuman mati terhadap jurnalis Turkiye al-Jasser, yang dinilai sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan berekspresi. PBB dan organisasi internasional menyerukan moratorium segera, akses hukum yang efektif, pemberitahuan kepada keluarga, dan transparansi data eksekusi agar memungkinkan pengawasan independen.
Meski Arab Saudi telah melonggarkan beberapa pembatasan sosial dan membuka diri untuk pariwisata serta acara internasional, catatan hak asasi manusia kerajaan ini tetap menjadi sorotan global, dengan tingkat eksekusi yang hanya disaingi oleh China dan Iran dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Saudi membela praktik hukuman mati sebagai upaya menjaga ketertiban dan menegakkan hukum untuk kejahatan paling serius, sambil menegaskan bahwa seluruh proses banding telah ditempuh sebelum eksekusi dilakukan.
