Keterlambatan Dana Transfer Pusat Berdampak pada Daerah
Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan masih menunda pencairan dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2025. Hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap berbagai sektor di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.
Keterlambatan transfer ini berdampak langsung pada kepentingan rakyat dan daerah. Salah satunya adalah Anggaran Dana Desa (ADD) di Kutai Timur yang belum cair dari pusat. Kontraktor juga masih banyak yang belum dibayar oleh Pemkab Kutim dan Kukar. Padahal, kontraktor harus membayar gaji para pekerjanya. Saat ini, hanya dua kabupaten di Kalimantan Timur yang menginformasikan adanya keterlambatan transfer dari pusat.
Pemerintah pusat beralasan bahwa penangguhan anggaran ini dilakukan karena pengalihan anggaran pusat untuk penanganan bencana di beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun, alasan ini bertentangan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa keuangan Indonesia mampu menanggulangi sendiri bencana di tiga provinsi tersebut.
Ketua DPRD Kutai Timur Meragukan Alasan Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, meragukan alasan dana daerah ditunda karena pengalihan anggaran pusat untuk penanganan bencana. Ia menilai bahwa jumlah dana yang ditahan mencapai triliunan rupiah, sehingga memengaruhi berbagai pos anggaran, termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan pembayaran proyek kepada pihak ketiga.
Jimmi menjelaskan bahwa APBD Kutim tahun 2025 mencapai Rp9,8 triliun, namun sekitar 20 persen atau hampir Rp2 triliun belum ditransfer oleh pusat ke daerah. Kondisi ini memaksa Pemkab Kutai Timur untuk lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta demi mengawal kepastian pencairan dana tersebut.
Solusi Alternatif yang Dicoba
DPRD Kutim bersama pemerintah daerah mencoba mencari solusi alternatif, salah satunya dengan menjajaki pinjaman ke Bank BPD. Namun, langkah ini terkendala oleh syarat administrasi yang berat, mulai dari kewajiban sidang paripurna hingga izin tertulis dari Menteri Keuangan.
Kutim Merasa Dipersulit
Jimmi juga menyoroti ketidaksinkronan antara pernyataan Menteri Keuangan di media sosial dengan realitas penyaluran anggaran di lapangan. Ia merasa daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Kutai Timur justru dipersulit untuk mengakses uangnya sendiri yang masih tertahan di kas pusat.
Ia membandingkan kemandirian fiskal Kutim dengan DKI Jakarta yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp50 triliun. Sementara itu, PAD Kutai Timur masih di bawah Rp500 miliar, sementara beban belanja pegawai saja sudah mencapai Rp1,3 triliun.
Bupati Kukar Minta Maaf atas Keterlambatan Pembayaran
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, menyampaikan permohonan maaf kepada para rekanan pemerintah daerah atas belum terbayarkannya sejumlah tagihan kegiatan. Kondisi ini disebut terjadi akibat keterbatasan dana reguler yang diterima Pemkab Kukar pada 2025.
Aulia menjelaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya menerima dana reguler sebesar Rp900 miliar dari pemerintah pusat. Namun realisasi yang diterima hanya Rp450 miliar, sehingga menimbulkan kekurangan bayar yang cukup besar.
Pinjam ke Bankaltimtara
Atas kondisi tersebut, Pemkab Kukar mengambil langkah pembiayaan melalui pinjaman daerah. Kali ini pemerintah daerah akan langsung mengajukan pinjaman ke Bankaltimtara. Proses pinjaman akan mulai berjalan pada Januari 2026.
Seluruh tagihan rekanan yang telah diverifikasi ditargetkan dapat dibayarkan secara bertahap hingga Maret. Aulia memastikan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada rekanan. Ia kembali menegaskan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang terdampak atas kondisi tersebut.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
