Pengangkatan Pegawai SPPG sebagai PPPK Mulai Februari 2026
Pemerintah resmi mengumumkan bahwa sebagian pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Program Makan Bergizi Gratis. Pengangkatan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Februari 2026.
Secara nasional, sekitar 32.000 pegawai SPPG akan masuk dalam skema PPPK, yang tersebar di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Mereka akan ditempatkan pada golongan III dengan besaran gaji berkisar antara Rp 2,2 juta hingga Rp 3,2 juta per bulan. Besaran gaji ini mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024.
Proses Pengangkatan dan Jabatan Inti
Tidak semua pegawai SPPG otomatis diangkat sebagai PPPK. Hanya pegawai inti yang masuk dalam skema ini, seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang telah lulus seleksi Computer Assisted Test (CAT). Proses pengangkatan ini direncanakan berlangsung pada Februari 2026.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa jabatan-jabatan inti memiliki peran teknis dan administratif yang krusial dalam penyelenggaraan program. Ia menegaskan bahwa relawan tidak termasuk dalam mekanisme pengangkatan PPPK karena peran mereka bersifat partisipatif dan non-ASN. Meski demikian, kontribusi relawan tetap dihargai dalam ekosistem Program Makan Bergizi Gratis.
Perbandingan dengan Guru Honorer
Di tengah kepastian bagi pegawai SPPG, muncul perbandingan dengan kondisi guru honorer. Banyak pihak menilai kemudahan pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK kontras dengan perjuangan guru honorer yang masih menghadapi proses panjang, kuota terbatas, serta ketidakpastian.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd, secara terbuka menyoroti perbedaan perlakuan tersebut. Menurutnya, salah satu faktor utama adalah pengelolaan program yang terpusat. Program SPPG dan SPPI berada langsung di bawah satu badan khusus, yakni Badan Gizi Nasional, sehingga prosesnya lebih mudah.
Sebaliknya, pengelolaan guru tersebar di banyak instansi, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN-RB, hingga pemerintah daerah, sehingga prosesnya kerap berjalan lambat dan tidak sinkron.
Usulan Pembentukan Badan Khusus Guru
Prof. Unifah menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa profesi guru belum ditempatkan sebagai prioritas utama negara. Guru sering “dilempar” dari satu kewenangan ke kewenangan lain tanpa satu institusi khusus yang fokus menangani rekrutmen, penempatan, karier, hingga kesejahteraan.
Ia juga menyinggung keterbukaan profesi guru saat ini, di mana lulusan berbagai disiplin ilmu dapat menjadi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kondisi tersebut dinilai mencerminkan belum adanya kebijakan jangka panjang yang benar-benar melindungi profesionalisme guru.
Melihat situasi tersebut, PGRI kembali mendorong pembentukan badan khusus pengelola guru agar tata kelola profesi ini tidak tercerai-berai dan memiliki kepastian masa depan. Prof. Unifah bahkan menyinggung ironi kesejahteraan di lapangan.
Menurutnya, ada program tertentu yang mampu memberikan penghasilan harian jelas bagi pengemudi, sementara banyak guru honorer masih bertahan dengan upah minim tanpa jaminan pendapatan dasar.
Rincian Gaji PPPK SPPG
Besaran gaji PPPK SPPG mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024, yang menetapkan penghasilan PPPK berdasarkan golongan dan masa kerja. Untuk golongan III, gaji PPPK SPPG berada di kisaran Rp 2.206.500 hingga Rp 3.201.200 per bulan.
Berikut rincian gaji PPPK di SPPG yang termasuk Golongan III berdasarkan setiap Masa Kerja Golongan (MKG):
- MKG 3 tahun: Rp 2.206.500
- MKG 5 tahun: Rp 2.276.000
- MKG 7 tahun: Rp 2.347.700
- MKG 9 tahun: Rp 2.421.600
- MKG 11 tahun: Rp 2.497.900
- MKG 13 tahun: Rp 2.576.500
- MKG 15 tahun: Rp 2.657.700
- MKG 17 tahun: Rp 2.741.400
- MKG 19 tahun: Rp 2.827.700
- MKG 21 tahun: Rp 2.916.800
- MKG 23 tahun: Rp 3.008.700
- MKG 25 tahun: Rp 3.103.400
- MKG 27 tahun: Rp 3.201.200
