Bupati Pati Sudewo Kembali Jadi Sorotan Usai Ditangkap dalam OTT
Bupati Kabupaten Pati, Sudewo, kembali menjadi perhatian masyarakat setelah dikabarkan ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Peristiwa ini terjadi pada Senin (19/1/2026), dan konfirmasi penangkapan tersebut diberikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW,” ujar Budi saat dikonfirmasi. Ia menegaskan bahwa penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan KPK terhadap dugaan tindak pidana korupsi.
Selain Sudewo, tim penyidik KPK juga mengamankan pihak lain yang diduga berperan sebagai pengepul dana. Mereka berasal dari unsur perangkat daerah. Budi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Sudewo sedang dilakukan secara intensif di Polres Kudus. Namun, hingga saat ini belum ada informasi rinci mengenai perkara yang menjeratnya.
Penyelidikan Terus Berjalan
KPK meminta publik untuk bersabar menunggu hasil pendalaman lebih lanjut dari tim lapangan. Mereka akan memberikan informasi yang lebih lengkap seiring dengan berkembangnya penyelidikan. Termasuk dalam hal ini, apakah ada keterlibatan keluarga atau kerabat dekat dalam kasus ini.
Sudewo sendiri sebelumnya pernah menjadi sorotan karena kebijakan yang diambilnya, terutama terkait penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen. Kebijakan ini memicu reaksi keras dari masyarakat, termasuk aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut pemakzulan.
Meskipun begitu, Sudewo tetap yakin bahwa kebijakan yang ia ambil adalah yang terbaik bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pati. Ia bahkan menyatakan tidak akan mengubah kebijakan meskipun puluhan ribu orang melakukan unjuk rasa.
Profil Singkat Bupati Sudewo
Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Ia menyelesaikan studi sarjana di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada 1993, kemudian melanjutkan pendidikan S-2 Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (UNDIP).
Karier Sudewo dimulai sebagai karyawan di PT Jaya Construction pada 1993–1994. Ia juga pernah bekerja sebagai pegawai honorer di Departemen Pekerjaan Umum Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Bali. Pada 1997, ia diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Pekerjaan Umum Kanwil Jawa Timur, lalu menjadi PNS di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar.
Setelah beberapa tahun sebagai wiraswasta, Sudewo mulai terjun ke dunia politik dengan bergabung bersama Partai Demokrat. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013, lalu kembali terpilih pada 2019 melalui Fraksi Partai Gerindra.
Pada Pilkada Pati 2024, Sudewo berhasil terpilih sebagai Bupati Pati, didampingi Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra. Sebelumnya, ia pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada 2002, namun gagal terpilih.
Riwayat Organisasi
Sudewo aktif dalam berbagai organisasi sejak awal karier. Beberapa posisi penting yang pernah ia duduki antara lain:
- Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (1991)
- Ketua Keluarga Besar Marhaenis (2000)
- Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (2001)
- Koordinator Timses Pilkada Pacitan (2005)
- Anggota Dewan Penasehat Fokerdesi (2007)
- Koordinator Timses Pilgub Jawa Tengah (2008)
- Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra (2019–sekarang)
Masyarakat Pati Menuntut Pemakzulan
Sebelumnya, masyarakat Pati ramai-ramai menuntut pemakzulan Sudewo akibat kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang meningkatkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Aksi demo besar-besaran digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Namun, DPRD Kabupaten Pati resmi menolak wacana pemakzulan. Keputusan ini diambil melalui rapat paripurna bertajuk Penyampaian Laporan Pansus Hak Angket Kebijakan Bupati Pati pada Jumat (31/10/2025). Hasil voting menunjukkan 36 anggota DPRD menolak pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya setuju agar Sudewo diberhentikan.
Fraksi yang menolak pemakzulan berasal dari Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS. Sementara itu, seluruh anggota Fraksi PDIP menyatakan dukungan untuk pemakzulan.
