Ironi di Balik Inisiatif Dewan Perdamaian
Inisiatif global yang diberi nama Dewan Perdamaian, yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menghadirkan sejumlah ironi yang menarik perhatian dunia. Badan ini justru mengundang para pemimpin negara yang tengah terlibat dalam konflik berdarah atau menghadapi tuduhan kejahatan perang. Salah satu tokoh yang diundang adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Netanyahu dipastikan menerima undangan dari Trump untuk bergabung dalam dewan tersebut. Namun, situasi ini memicu kekhawatiran karena Netayahu saat ini menjadi buron Pengadilan Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Meski sempat mengkritik komposisi komite eksekutif dewan itu karena melibatkan rival regional Israel, yaitu Turkiye, Netanyahu tetap menerima tawaran tersebut.
Kehadiran Netanyahu dalam dewan ini memperkuat skeptisisme terhadap objektivitasnya. Menurut laporan Al Jazeera, banyak pihak khawatir bahwa dewan ini tidak akan bisa menjalankan perannya secara adil dan netral. Kritik juga datang dari kalangan Palestina, yang melihat Netanyahu sebagai penghalang perdamaian.
Tokoh Kontroversial Lain yang Diundang
Selain Netanyahu, Presiden Rusia Vladimir Putin juga dilaporkan menerima undangan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian. Putin didakwa atas perang di Ukraina yang telah berlangsung selama hampir empat tahun. Kremlin menyatakan sedang berupaya mengklarifikasi tawaran Washington tersebut sebelum memutuskan.
Sementara itu, Presiden Belarus Alexander Lukashenko juga dilaporkan masuk dalam daftar undangan Trump. Partisipasi Netanyahu dalam dewan ini memicu pesimisme mendalam, khususnya dari pihak Palestina. Jurnalis Al Jazeera, Nida Ibrahim, melaporkan bahwa rakyat Palestina justru melihat Netanyahu sebagai penghalang perdamaian.
Menurut Ibrahim, warga Palestina meyakini satu-satunya kepentingan Netanyahu dalam fase kedua gencatan senjata adalah melucuti senjata Hamas. Bahkan di internal Israel, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengkritik Dewan Perdamaian dan menyerukan agar Israel mengambil tanggung jawab sepihak atas masa depan Gaza.
Ambisi Menggeser PBB
Dewan Perdamaian diluncurkan sebagai bagian dari fase kedua perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Trump membayangkan badan ini akan mengawasi peningkatan kapasitas pemerintahan, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal di Gaza.
Namun, ambisi Trump ternyata melangkah lebih jauh. Ia menyatakan keinginan untuk memperluas mandat dewan ini agar dapat menangani krisis dan konflik di seluruh dunia, bukan hanya Gaza. Hal ini memunculkan dugaan bahwa Trump ingin menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kerap dikritiknya disfungsional.
Meski demikian, Trump menegaskan bahwa PBB harus terus ada karena potensinya sangat besar. Namun, ia menambahkan bahwa Dewan Perdamaian “mungkin” akan mengambil alih peran tersebut.
Respons China terhadap Inisiatif Ini
Pernyataan Trump direspons dingin oleh China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa PBB tetap mendapat dukungan Beijing. “Tidak peduli bagaimana situasi internasional berubah, China dengan tegas menjunjung tinggi sistem internasional dengan PBB sebagai intinya, hubungan internasional berdasarkan tujuan dan prinsip Piagam PBB,” tegas juru bicara tersebut.
Mahar 1 Miliar Dollar AS
Trump dilaporkan berniat menandatangani piagam Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos. Namun, keanggotaan dalam dewan ini tidaklah murah. Dilaporkan bahwa negara-negara diharuskan membayar 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 16 triliun) untuk mendapatkan kursi permanen.
Beberapa negara seperti Azerbaijan dan Kosovo telah menyatakan menerima undangan tersebut. Anggota lainnya mencakup Uni Emirat Arab (UEA), Maroko, Vietnam, Belarus, Hungaria, Kazakhstan, dan Argentina. Sementara itu, sejumlah negara Eropa memilih menjaga jarak. Swedia menyatakan tidak akan berpartisipasi. Penolakan serupa datang dari Norwegia dan Italia.
Struktur Dewan Perdamaian
Selain para pemimpin negara, komite eksekutif dewan ini diisi oleh orang-orang dekat Trump dan tokoh global. Contohnya seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan wakil penasihat keamanan nasional Trump Robert Gabriel.
Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan Badan Eksekutif Gaza yang secara khusus akan bertanggung jawab mengimplementasikan fase kedua perjanjian gencatan senjata Gaza yang berat tersebut.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
