Indonesia Resmi Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa negara ini resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Pengumuman ini disampaikan melalui unggahan di media sosial X, yang menunjukkan bahwa Indonesia menyambut baik undangan dari Trump untuk menjadi bagian dari dewan tersebut.
Dalam pernyataannya, Kemenlu menyebutkan bahwa Menteri Luar Negeri dari beberapa negara, termasuk Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, menyambut baik undangan yang disampaikan oleh Presiden AS, Donald J. Trump, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian.
Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya perdamaian yang digagas oleh Trump, meskipun masih banyak pertanyaan tentang mekanisme dan tujuan sebenarnya dari dewan tersebut.
Apa Itu Dewan Perdamaian Gaza?
Dewan Perdamaian Gaza mulai terbentuk pada Sabtu (17/1/2026), ketika para pemimpin Mesir, Turki, Argentina, dan Kanada diminta untuk bergabung. Berdasarkan laporan dari New York Times, Trump mengusulkan pembentukan dewan ini sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin untuk mengakhiri konflik Israel-Hamas di Jalur Gaza.
Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada Oktober 2025, dewan ini dimaksudkan untuk mendukung stabilitas, tata kelola, demiliterisasi, dan rekonstruksi di Gaza selama fase kedua rencana tersebut. Namun, piagam yang baru dirilis tidak menyebutkan Gaza secara eksplisit. Sebaliknya, dewan ini digambarkan sebagai organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian abadi di daerah-daerah konflik.
Mandat dewan ini disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada November dan terbatas hanya sampai akhir 2027.
Biaya Bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza
Menurut informasi yang pernah disampaikan oleh Trump, setiap negara anggota harus membayar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,9 triliun untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Meskipun sudah membayar jumlah tersebut, negara anggota hanya akan menjabat selama tidak lebih dari tiga tahun.
Setiap negara anggota akan memiliki satu suara, tetapi semua keputusan tetap memerlukan persetujuan ketua. Negara-negara dapat menarik diri kapan saja dan dapat dikeluarkan oleh ketua kecuali jika dua pertiga anggota memveto langkah tersebut. Piagam tersebut tidak secara jelas menyebutkan bagaimana dana tersebut akan digunakan. Mereka hanya menyatakan bahwa dana akan berasal dari “pendanaan sukarela.”
Peran Trump dalam Dewan Perdamaian
Piagam tersebut memberikan wewenang luas kepada Trump, yang akan menjabat sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian dan juga bertindak sebagai perwakilan AS. Keanggotaan akan berdasarkan undangan dari ketua, yang akan memegang wewenang utama atas masa jabatan, perpanjangan, dan pemberhentian. Meskipun keputusan akan dibuat melalui pemungutan suara mayoritas negara anggota, semua hasil akan memerlukan persetujuan ketua.
Ketua dapat memberikan suara penentu dan memiliki wewenang eksklusif untuk membuat, mengubah, atau membubarkan entitas institusi, menunjuk pengganti, serta bertindak sebagai otoritas terakhir mengenai makna, interpretasi, dan penerapan piagam tersebut. Dewan Perdamaian akan memiliki stempel resmi yang harus mendapat persetujuan dari ketua.
Untuk mewujudkan visi dewan tersebut, sebuah komite eksekutif telah dibentuk. Anggota komite ini mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Setiap anggota akan mengawasi portofolio yang mencakup tata kelola, diplomasi, dan rekonstruksi.
Negara-Negara yang Ikut Bergabung
Menurut laporan dari Reuters, seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan bahwa sekitar 35 pemimpin dunia sejauh ini telah berkomitmen untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian dari sekitar 50 undangan yang telah dikirim. Ini termasuk sekutu Timur Tengah seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir. Anggota NATO, seperti Turkiye dan Hongaria, yang para pemimpin nasionalisnya telah membina hubungan pribadi yang baik dengan Trump juga ikut bergabung.
Negara lain yang telah setuju untuk berpartisipasi adalah Maroko, Pakistan, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, dan Vietnam. Negara yang menolak undangan antara lain Norwegia dan Swedia, sementara Menteri Ekonomi Italia Giancarlo Giorgetti mengatakan bahwa bergabung dengan dewan tersebut tampaknya bermasalah. Perancis juga bermaksud menolak undangan tersebut, kata sebuah sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron.
Sekutu utama AS lainnya, termasuk Inggris, Jerman, dan Jepang, belum mengambil sikap publik yang jelas. Namun, juru bicara pemerintah Jerman mengatakan bahwa Kanselir Friedrich Merz tidak akan menghadiri upacara penandatanganan dewan tersebut.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
