Sidak Lapangan DPRD Badung ke Proyek di Bawah Tebing Suluban
Dalam rangka memastikan tertib administrasi perijinan dalam berusaha di Pemerintahan Kabupaten Badung, Komisi I dan II DPRD Kabupaten melakukan sidak lapangan ke proyek yang berada di atas tebing Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Bali, pada Selasa 3 Februari 2026.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, dan Ketua Komisi II, I Made Sada, memimpin sidak tersebut didampingi oleh Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta, Bendesa Adat Pecatu I Made Sumerta, Perbekel Pecatu Karyana Yadnya, serta sejumlah Organisasi Perangkat Desa (OPD) teknis di Pemkab Badung. Turut hadir dalam sidak ini anggota Komisi I dan II seperti Wayan Sugita Putra, I Made Tomy Martana Putra, Wayan Loka Astika, dan Wayan Puspa Negara.
“Kami turun ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Bahwasanya masyarakat kita khawatir dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengembang tersebut,” kata Lanang Umbara.
Kekhawatiran yang dimaksud adalah adanya goa yang menjadi ikon dari Pantai Suluban dan disakralkan oleh masyarakat setempat di bawah proyek pembangunan tersebut. Dari hasil sidak, ditemukan bahwa proyek ini belum mengajukan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung.
“Dikhawatirkan nanti terjadi apa-apa, misalnya goanya jebol, longsor, roboh dan lain sebagainya. Masuk akal juga apa yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita. Ini mereka belum melakukan proses dan belum memiliki izin terkait dengan PBG, jadi kita simpulkan bahwa semua kegiatan ini kita hentikan dulu,” ujarnya.
Berdasarkan temuan tersebut, DPRD Badung memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk menghentikan sementara semua kegiatan di lokasi proyek hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pihak pemilik proyek akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi kepada DPRD Badung serta Pemerintah Kabupaten Badung.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPRD Badung, Made Sada, menyampaikan bahwa proyek ini harus ditutup sekarang juga karena pihak pengembang atau pemilik investor belum ada komunikasi sama sekali dengan masyarakat maupun Desa Adat setempat.
“Yang pertama dan tentu harus diperhatikan bagi apapun yang dilakukan di suatu tempat, harus (permisi). Itu sudah prinsip dari agama Hindu, prinsip dari Tri Hita Karana harus diutamakan. Yang kedua, tempat ini berada di tebing dan juga di sebelah utara juga ada tempat aliran air. Itu benar-benar harus diperhatikan walaupun misalnya tanah sudah bersertifikat hak milik (SHM),” paparnya.
Meskipun pemilik telah memiliki SHM, tetapi harus diperhatikan berapa luasan yang boleh dibangun, berapa jarak aman dari tebing untuk dibangun sebuah bangunan, dan itu harus ditinjau ulang oleh Dinas PUPR nantinya. Selain itu, ruang untuk aliran air harus diperhatikan agar ke depannya tidak terjadi longsor akibat adanya bangunan dan kemungkinan sampah-sampah masuk ke aliran air tersebut.
“Dan juga karena sudah dinyatakan tadi bahwa PBG ini belum diurus, itu adalah hal yang utama. Dengan dasar tersebut sudah barang tentu kita semua sepakat bahwa proyek ini kita tutup sementara,” tegas Made Sada.
Harapan dari Bendesa Adat Pecatu
Bendesa Adat Pecatu, I Made Sumerta, menyampaikan harapan bahwa di sekitar lokasi pembangunan terdapat goa yang sakral di mana di dalamnya ada Palinggih dan pengemponnya adalah warga di sini. Selain itu, selama ini belum ada koordinasi dengan desa adat terkait akan dibangunnya wedding chapel di sini.
“Walaupun mereka seumpama memiliki perizinan, mestinya ini harus ada harmonisasi dan pemberitahuan di lingkungan ini,” ucap Made Sumerta.
Tanggapan Anggota DPRD
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Badung, Tomy Martana, mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu dirinya diundang menghadiri acara ulang tahun temannya di sekitar Suluban dan diajak mampir melihat salah satu proyek pembangunan ini yang di bawahnya terdapat goa. Sehingga pihaknya melaporkan temuan ini kepada anggota lain di Komisi I dan II yang akhirnya melakukan sidak ke lapangan hari ini.
“Maka dari itu yang kita putuskan bersama, pada prinsipnya saya pribadi juga sangat sependapat dengan Aji (Lanang Umbara), kita hentikan sementara karena apa ya? Banyak memang keluhan masyarakat. Kami pun di DPRD tidak mungkin asal bertindak jika tidak ada masyarakat yang mengeluh,” ungkap Tomy Martana.
Hal senada disampaikan anggota Komisi I lainnya yakni Wayan Sugita Putra, bahkan ia menegaskan pihaknya terbuka terhadap investor maupun pengembang yang masuk namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.
“Jadi saya sifatnya mengimbau kepada seluruh investor yang ada di Badung, sebelum melaksanakan kegiatan, kiranya penting untuk koordinasi baik itu di lingkungan. Walaupun secara OSS bisa langsung masuk ke sistem, tapi ketika kita lihat tadi di bawah ada penataan kemiringan dan medan yang kurang pas menurut kita, sehingga ini kayaknya perlu disesuaikan. Yang sudah bisa dibangun silakan, yang tidak bisa dibangun janganlah dulu,” urai Wayan Sugita.
“Jadi ayo seluruh investor di Kabupaten Badung, sebelum membangun kita urus dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan,” ajaknya kepada seluruh investor maupun pengembang.
Penutupan Sementara Proyek
Lanang Umbara menambahkan pernyataan Wayan Sugita, bahwasanya kita semua sepakat terbuka terhadap semua investor siapa pun itu yang masuk ke Kabupaten Badung. Akan tetapi tetap dalam konteks mereka harus selalu mengikuti dan taat kepada regulasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Badung itu.
“Seperti kita ketahui bersama, walaupun mereka dapat NIB melalui hanya dengan OSS, setelah dapat NIB itu kan harus ada konteks koordinasi ke pemerintah, dari Pemerintah Kabupaten sampai ke tingkat yang terbawah. Dari Kaling (Kepala Lingkungan) kek, dari Bendesa Adat, juga dari Pak Perbekel, Pak Camat, semuanya harus kita ada konteks koordinasi,” tegas Lanang Umbara.
Lebih lanjut ia menyampaikan, sesegera mungkin pihaknya (DPRD Badung) akan memanggil pemilik atau investor proyek pembangunan tersebut dan besok akan bersurat. Selama mereka tidak datang dan tidak bisa memberikan klarifikasi legalitasnya, kita akan tutup selamanya.
Disinggung mengenai akan dibangun apa di sini? Lanang Umbara mengatakan proyek ini akan dibangun wedding chapel dengan nama Real Estate Olaya Wedding Venue. Dimana pembangunan ini dibawah naungan PT Akmanindo Uluwatu Bali dengan investor dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).
Usai Komisi I dan II DPRD Badung sidak, penyidik dari Satpol PP Badung pun langsung melakukan penyegelan di akses masuk proyek tersebut dengan membentangkan garis kuning bertuliskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) line. Dengan dipasangnya line ini seluruh aktivitas pembangunan proyek tersebut harus dihentikan oleh pemilik hingga pihak Satpol PP melepasnya.
