Dukungan MUI terhadap Kepartisipan RI di Board of Peace dengan Syarat Tegas
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan terhadap keikutsertaan Republik Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Internasional. Namun, dukungan ini disertai dengan beberapa syarat dan catatan yang tegas. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum MUI Anwar Iskandar usai berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Prabowo Subianto) dan para pemimpin ormas Islam di Istana Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Board of Peace merupakan forum internasional yang bertujuan untuk meredakan konflik bersenjata dan mendorong diplomasi damai antarnegara. Dalam konteks geopolitik Timur Tengah, dewan ini sering dikaitkan dengan upaya deeskalasi konflik antara Israel dan Iran serta konflik berkepanjangan di Palestina.
Anwar Iskandar menegaskan bahwa dukungan MUI terhadap keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian tidak bersifat mutlak. Ia menilai, selama langkah tersebut mengarah pada kemaslahatan umat, bangsa, dan kemanusiaan, maka MUI akan berada di barisan yang sama dengan pemerintah. “Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” ujar Anwar Iskandar.
Namun, Anwar juga mengingatkan bahwa dukungan tersebut bukan tanpa batas. Jika nantinya keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace justru tidak membawa manfaat atau bertentangan dengan nilai keadilan, MUI tidak akan ragu untuk menyampaikan kritik. “Kita memang mengkritik kalau memang tidak maslahat,” ujar Anwar.
Dialog di Istana dan Komitmen Presiden
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, Presiden Prabowo disebut memberikan penjelasan terkait tujuan Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Anwar mengungkapkan bahwa Prabowo menyampaikan komitmennya agar langkah tersebut tetap berlandaskan pada kepentingan nasional dan kemanusiaan global.
Prabowo juga menegaskan bahwa keselamatan warga negara Indonesia (WNI) tetap menjadi prioritas utama, sembari mendorong upaya deeskalasi konflik antara Israel dan Iran. Menurut MUI, langkah diplomatik ini diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya bagi Palestina yang hingga kini masih berada dalam situasi konflik.
Anwar menyebut bahwa Indonesia harus ikut berjuang bersama negara-negara mayoritas muslim lain untuk memastikan bahwa tujuan utama Board of Peace bukan sekadar “damai semu”, tetapi juga mendorong kemerdekaan Palestina.
MUI Minta Indonesia Mundur Jika Tak Berpengaruh
Sikap tegas MUI juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis. Ia mengatakan bahwa MUI akan mendesak Indonesia keluar dari Board of Peace jika keikutsertaan tersebut tidak memberikan dampak nyata bagi kemerdekaan Palestina. “Ya kita minta mundur kalau tidak berpengaruh. Kalau bisa berpengaruh kita lihat dulu beberapa waktu ke depan, apakah memang ada perubahan dari masuknya Indonesia. Ketika memang tidak bisa melakukan perubahan, Pak Presiden sudah janji mau keluar,” ujar Cholil.
Cholil juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan terikat pada kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi. Jika aktivitas Board of Peace tidak sejalan dengan nilai dasar negara, maka Indonesia akan memilih untuk tidak terlibat. “Jadi absen, abstain ketika kegiatan itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, dan jika tidak berpengaruh maka akan keluar,” lanjutnya.
Dalam diplomasi internasional, istilah abstain berarti tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan, sementara absen berarti tidak menghadiri forum atau kegiatan tertentu. Dengan kata lain, Indonesia tidak akan terlibat aktif jika agenda dewan tersebut tidak membawa manfaat atau bertentangan dengan prinsip negara.
Keraguan Terhadap Efektivitas Board of Peace
Dalam dialog dengan Presiden, MUI juga menyampaikan keraguan mendalam terhadap efektivitas Board of Peace. Salah satu alasan utamanya adalah sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang hingga kini belum mengakui negara Palestina. Fakta bahwa serangan terhadap Palestina masih terus terjadi menjadi indikator bahwa upaya perdamaian global belum sepenuhnya berhasil.
“Ya kita memahami gitu sebagai pandangan geopolitik, tapi kita sampaikan, kami skeptis. Kami skeptis karena nyatanya masih ada perang. Nah maka saya bilang bukan hanya damai untuk penjajah, tapi adalah merdeka bagi rakyat Palestina. Itu kami sampaikan itu ke beliau,” ungkap Cholil.
Keraguan tersebut diperkuat dengan realitas bahwa konflik di Palestina masih berlangsung, meskipun berbagai forum internasional telah dibentuk. MUI menilai bahwa perdamaian sejati tidak bisa dicapai tanpa keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina.
Janji Tegas Presiden Prabowo
Menanggapi pandangan tersebut, Presiden Prabowo disebut memberikan jaminan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam forum yang tidak membawa perubahan nyata. Jika keanggotaan Indonesia di Board of Peace tidak berdampak, maka Indonesia siap mundur. “Ya itu, janjinya kalau kami tidak sesuai kami tidak ikut, tapi kalau tidak, umpamanya melakukan perubahan, kami siap keluar. Itu tegas,” kata Cholil menirukan pernyataan Presiden.
Di hadapan para pimpinan ormas Islam, Presiden juga menegaskan bahwa pasukan perdamaian Indonesia tidak akan terlibat dalam serangan terhadap Palestina. “Pasukan kita tidak akan melakukan perlawanan terhadap Hamas, bukan juga akan melakukan penyerangan terhadap orang yang membela Palestina. Hanya di perbatasan saja. Itu tegas Presiden sampaikan itu,” tuturnya.
Pernyataan ini menjadi penting karena menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina sejak era awal kemerdekaan.
Palestina Jadi Tolak Ukur
Bagi MUI, Palestina menjadi indikator utama keberhasilan atau kegagalan Board of Peace. Jika keberadaan dewan tersebut tidak membawa perubahan signifikan, maka keanggotaan Indonesia dianggap tidak relevan. Dengan demikian, dukungan MUI terhadap kebijakan luar negeri Presiden Prabowo bukanlah tanpa syarat. MUI menegaskan bahwa kemaslahatan, keadilan, dan kemerdekaan Palestina harus menjadi tujuan utama dari setiap langkah diplomasi yang ditempuh pemerintah Indonesia di forum internasional.
Alasan RI Bergabung dengan Board of Peace
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Salah satunya untuk memperjuangkan solusi dua negara (two state solution) terkait konflik di Gaza. Hal ini diungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono usai ikut menghadiri pertemuan Presiden Prabowo dengan para petinggi ormas dan pimpinan pondok pesantren di Istana, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Dalam pertemuan itu, kata Sugiono, Prabowo menjelaskan situasi global yang melatarbelakangi keputusannya bergabung dengan Board of Peace. “Tadi disampaikan panjang lebar oleh Bapak Presiden situasi yang melatar belakangi, kemudian situasi geopolitik, kemudian juga situasi ekonomi dunia. Kemudian juga meluruskan beberapa hal yang selama ini mungkin disalahartikan dari keikutsertaan Indonesia di Board of Peace,” ujar Sugiono.
Selain itu, Sugiono mengungkap, masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Alasan lainnya Prabowo masuk Indonesia karena ingin mewujudkan tercapainya solusi dua negara (two state solution). “Seperti juga saya sudah sampaikan bahwa kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara dan itu sudah jelas,” tegasnya.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan rencana keterlibatan Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. “Disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan,” tuturnya.
