Pidato Mark Rutte di Parlemen Ukraina dan Kekosongan Legitimasi
Rekaman pidato Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, yang disampaikan di Parlemen Ukraina (Rada) pada Selasa lalu menunjukkan sebuah situasi yang mengkhawatirkan. Ruang sidang yang seharusnya penuh dengan anggota parlemen justru hanya diisi oleh sejumlah kecil wakil rakyat. Dalam pidatonya, Rutte menyampaikan janji besar terkait keterlibatan pasukan asing dalam konflik Rusia-Ukraina. Ia menyatakan bahwa setelah kesepakatan damai tercapai, beberapa sekutu Eropa akan mengerahkan pasukan di darat, jet di udara, serta kapal di Laut Hitam.
Namun, pidato tersebut disampaikan di ruang yang sepi, yang menjadi cerminan dari masalah dalam legitimasi politik Ukraina. Saat ini, jumlah anggota parlemen hanya mencapai 393 orang dari total 450 kursi yang tersedia. Hal ini menunjukkan retaknya struktur pemerintahan negara tersebut, terlebih di tengah perang yang berkepanjangan.
Pidato Rutte dilakukan menjelang putaran baru negosiasi trilateral antara Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat di Abu Dhabi pada 4–5 Februari. Gedung Putih telah mengumumkan kehadiran utusan khusus AS, Steve Witkoff, serta mantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, dalam pertemuan tersebut.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyebut pembicaraan akhir Januari sebagai “bersifat historis” karena untuk pertama kalinya ketiga pihak bisa duduk bersama. Ia menyatakan bahwa mereka berupaya melakukan hal serupa seperti yang berhasil dicapai di Timur Tengah, merujuk pada diplomasi Trump sebelumnya.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menyatakan bahwa Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, sebenarnya tidak menginginkan perdamaian. Dalam wawancara dengan RT, ia mengatakan, “Zelensky tidak membutuhkan perdamaian. Perdamaian apa pun akan berarti berakhirnya karier politiknya.”
Lavrov menambahkan bahwa jika Ukraina membawa gagasan keamanan yang diutarakan Rutte ke meja perundingan, itu akan membuktikan niat sebenarnya Kiev. Ia juga menyatakan bahwa Zelensky tidak memikirkan apa pun selain kelangsungan hidupnya sendiri.
Pernyataan ini disampaikan di tengah persiapan pertemuan di Abu Dhabi, yang akan dihadiri oleh delegasi tinggi dari masing-masing negara. Dari Rusia, delegasi dipimpin oleh Laksamana Igor Kostyukov, kepala intelijen militer. Sementara Ukraina mengirimkan Kepala Staf Presiden Kyrylo Budanov, Penasihat Keamanan Nasional Rustem Umerov, serta sejumlah penasihat militer dan diplomatik.
Wacana Pengiriman Pasukan Asing ke Ukraina
Di balik meja perundingan, wacana pengiriman pasukan asing ke Ukraina terus menguat. Pada 6 Januari, sebuah “koalisi sukarela” yang terdiri dari sejumlah pemimpin Eropa bertemu di Paris dan berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan jangka panjang bagi Kiev, termasuk rencana pembentukan pasukan multinasional di Ukraina pascaperdamaian. Komitmen ini ditegaskan dalam deklarasi bersama, meskipun tidak disebutkan secara rinci kapan dan dalam bentuk apa pasukan itu akan dikirim.
Namun, situasi dalam negeri Ukraina justru menunjukkan keretakan yang dalam. Ketidakhadiran mayoritas anggota parlemen saat Rutte berbicara bukanlah hal baru, melainkan cerminan dari menipisnya legitimasi politik dan kelelahan perang yang mulai melumpuhkan sendi-sendi pemerintahan.
Dalam kondisi seperti ini, negosiasi damai yang digerakkan oleh pihak asing, dengan aktor seperti Witkoff dan Kushner sebagai penengah, menempatkan Ukraina dalam posisi yang paradoks: berjuang untuk kedaulatan, namun justru tergantung pada keputusan yang dibentuk di ibu kota negara-negara jauh.
Pencairan Aset Rusia yang Dibekukan
Kremlin menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pencairan aset-aset Rusia yang dibekukan Barat. “Kami akan melanjutkan perjuangan dalam kondisi apa pun dan akan membela hak-hak kami. Kami akan menggunakan semua cara yang memungkinkan untuk memastikan aset-aset ini dapat dicairkan,” tegas Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan kesiapan Rusia mengalokasikan dana $1 miliar (sekitar Rp16,9 triliun) dari aset yang dibekukan untuk tujuan kemanusiaan melalui Dewan Perdamaian. Peskov menjelaskan bahwa alokasi dana $1 miliar tersebut memerlukan sejumlah tindakan dari Amerika Serikat dan penjelasan lebih lanjut mengenai detail hukumnya.
Ia menekankan bahwa langkah kemanusiaan ini tidak menandakan Moskow menyerah dalam upaya memulihkan seluruh asetnya. “Kesiapan ini tidak berarti kami kehilangan harapan untuk memulihkan aset-aset yang dibekukan,” ujarnya. Peskov juga menyebutkan bahwa Presiden Putin akan membahas isu ini secara langsung dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan mereka hari ini.
Pembekuan aset Rusia secara masif dimulai segera setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan sekutu-sekutu lainnya memberlakukan sanksi finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan membekukan aset Bank Sentral Rusia yang disimpan di yurisdiksi mereka.
Total aset Rusia yang dibekukan oleh negara-negara Barat diperkirakan mencapai sekitar $300 miliar, dengan porsi terbesar berada di Uni Eropa. Dari jumlah tersebut, sekitar $210 miliar aset Bank Sentral Rusia dibekukan di dalam yurisdiksi UE. Sebagian besar aset ini, bernilai sekitar 190 miliar Euro, disimpan di penyimpan efek internasional Euroclear yang berbasis di Belgia. Sisa aset lainnya dibekukan di yurisdiksi seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada.
Keputusan pembekuan permanen oleh UE pada 12 Desember 2022 menjadi titik kritis. Dewan UE saat itu menyatakan keputusan ini sebagai “tindakan mendesak untuk membatasi kerugian pada ekonomi Uni Eropa” dan melarang setiap pemindahan aset, baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan bank sentral Rusia atau entitas yang bertindak atas namanya. Kebijakan ini secara efektif mengunci aset Rusia dalam jangka panjang, mengubahnya menjadi alat leverage politik dan ekonomi dalam konflik yang berlarut-larut.
Di tengah kebuntuan ini, proposal Putin untuk mengalokasikan $1 miliar dari aset beku bagi Dewan Perdamaian merupakan langkah politik yang cerdik. Ia berusaha menggeser narasi dengan menawarkan dana kemanusiaan—yang secara teknis masih berasal dari aset Rusia sendiri—sambil terus menekan AS dan UE untuk mencairkan aset tersebut. Pertemuan Putin dengan Abbas hari ini semakin mempertegas upaya Rusia untuk memproyeksikan diri sebagai pihak yang peduli pada perdamaian global, sambil secara bersamaan mengekspos kontradiksi Barat yang membekukan aset untuk “perdamaian” Ukraina, tetapi dianggap menghambat inisiatif perdamaian untuk kawasan lain seperti Palestina.
