Peran Penting Hasil Reses DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi menyampaikan peran penting dari hasil reses DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017.
Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil kajian terhadap berbagai permasalahan pembangunan daerah. Informasi ini diperoleh melalui risalah rapat dengar pendapat serta aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses. Hasil penelaahan tersebut kemudian diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta disampaikan paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
Komitmen Eksekutif dan Legislatif
Penyampaian laporan hasil Reses II DPRD Kabupaten Mempawah Tahun 2026 merupakan bentuk komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Agenda ini menjadi upaya untuk memberikan masukan terhadap permasalahan-permasalahan daerah yang akan menjadi usulan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 maupun RKPD Perubahan Tahun 2026.
Fokus Pembangunan Tahun 2027
Pembangunan tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ini mencakup penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan persampahan berkelanjutan, serta mendorong potensi lokal agar lebih berdaya saing.
Capaian Indikator Makro Pembangunan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mempawah pada Tahun 2025 tercatat sebesar 70,59 atau meningkat 0,96 poin dibandingkan Tahun 2024 yang berada di angka 69,63. Capaian ini menempatkan Kabupaten Mempawah pada peringkat ke-8 se-Kalimantan Barat. IPM ditargetkan meningkat menjadi 70,82 pada Tahun 2026.
Selain itu, angka kemiskinan di Kabupaten Mempawah juga mengalami penurunan signifikan. Pada Tahun 2025, persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 4,49 persen, turun dari 4,83 persen pada Tahun 2024. Angka kemiskinan kembali ditargetkan terus menurun pada Tahun 2026.
Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2025 tercatat sebesar 4,74 persen atau menurun 2,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 6,78 persen. Keberhasilan ini mendapat pengakuan di tingkat nasional melalui penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima Bupati Mempawah pada Desember 2025 atas kinerja daerah dalam mengakselerasi program strategis nasional, khususnya peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Rasio
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Mempawah mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 9,87 persen pada Triwulan III Tahun 2025, meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 6,62 persen. Dengan capaian ini, Kabupaten Mempawah tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Barat dan telah melampaui target RPJMD.
Pemerataan pendapatan masyarakat juga terus membaik, ditunjukkan dengan penurunan angka gini rasio dari 0,291 pada Tahun 2023 menjadi 0,254 pada Tahun 2024, serta ditargetkan turun menjadi 0,238 pada Tahun 2026.
Penutup
Menutup sambutannya, Wakil Bupati Mempawah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Mempawah atas penyampaian laporan Reses II Tahun 2026. Ia berharap apa yang disampaikan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada serta dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2027.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
