Perselisihan Menkeu dan Menteri KKP tentang Proyek Kapal Nasional
Pada sebuah diskusi yang diadakan oleh Kadin pada 10 Februari 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya mengungkapkan kekecewaannya terhadap proyek kapal nasional yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia menyampaikan bahwa dana yang telah dialokasikan untuk proyek tersebut belum juga berbuah pesanan dari industri lokal.
“Berapa dari Anda yang sudah menerima order dari Kementerian Kelautan dan Perikanan? Kan aneh tidak masuk akal, uangnya sudah saya keluarkan. Ordernya tidak ada. Ini apa-apaan,” ujarnya dalam diskusi tersebut.
Menurut Menkeu Purbaya, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penggunaan dana negara. Ia menegaskan bahwa seharusnya, dana yang dialokasikan untuk proyek ini dapat memberikan manfaat nyata bagi industri lokal.
Pembelaan Menteri KKP Trenggono
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono langsung merespons pernyataan Menkeu Purbaya dengan membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa sumber pendanaan proyek pembelian kapal berasal dari pinjaman Inggris melalui Badan Logistik Pertahanan, bukan APBN murni.
“Saya tidak mengerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjamon Inggris, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” ujarnya melalui akun media sosialnya.
Trenggono menyarankan agar Menkeu Purbaya lebih dulu memvalidasi data sebelum menyampaikan komentar semacam itu. Ia menilai bahwa pernyataan Menkeu Purbaya tidak akurat dan tidak didasarkan pada informasi yang lengkap.
Latar Belakang Menteri Trenggono
Sakti Wahyu Trenggono lahir di Semarang pada 3 November 1962. Ia lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan memiliki rekam jejak panjang dalam dunia pemerintahan dan profesional. Sebelum menjabat sebagai Menteri KKP, ia pernah menjadi Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Prabowo Subianto pada era Jokowi.
Kemampuan dan loyalitasnya membuatnya dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan sejak Desember 2020 hingga saat ini, yaitu periode 2025–2029. Ia juga dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada Agustus 2024 lalu.
Kekayaan Menteri Trenggono
Dalam struktur Kabinet Merah Putih, Sakti Wahyu Trenggono menempati posisi menteri terkaya kedua. Ia memiliki total kekayaan sebesar Rp2,6 triliun tanpa utang sepeser pun. Berikut rinciannya:
Data Harta
A. Tanah dan Bangunan
Rp. 143.153.357.857
1. Tanah dan Bangunan Seluas 176 m2/77 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 539.176.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 373.722.000
… (lanjut hingga nomor 48)
B. Alat Transportasi dan Mesin
Rp. 1.813.250.000
1. MOBIL, AUDI RS 5 SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000
3. MOBIL, MINI COOPER S COUNTRYMAN F60 MINIBUS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000
C. Harta Bergerak Lainnya
Rp. 30.616.850.000
D. Surat Berharga
Rp. 1.965.004.861.295
E. Kas dan Setara Kas
Rp. 129.481.478.021
F. Harta Lainnya
Rp. 170.038.309.767
Sub Total
Rp. 2.440.108.106.940
Hutang
Rp. —-
Total Kekayaan (I-III)
Rp. 2.440.108.106.940
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
