Masalah Ijazah yang Tertahan di Sekolah: Tuntutan DPRD Provinsi Bangka Belitung
Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menyampaikan harapan agar Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung tidak ragu dalam mencopot kepala sekolah yang masih menahan ijazah siswa. Hal ini muncul setelah ditemukan sebanyak 3.568 ijazah SMA Sederajat se-Provinsi Bangka Belitung yang masih tertahan di sekolah sejak tahun 2016.
Didit Srigusjaya menegaskan bahwa pihaknya meminta Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Saiful Bakri, untuk segera mengganti kepala sekolah yang dianggap menghambat proses pengambilan ijazah. Ia menilai bahwa hal ini bertentangan dengan program yang dijalankan oleh Gubernur.
“Kami meminta tegas, jika ada oknum kepala sekolah khususnya SMA atau SMK Negeri yang menghambat, ganti saja. Berarti, tidak mendukung program Bapak Gubernur,” ujar Didit Srigusjaya.
Ia juga berharap Dinas Pendidikan dapat segera berbenah guna memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Menurutnya, masalah ini bisa jadi disebabkan oleh kesalahan komunikasi antara pihak sekolah dan siswa. Namun, ia menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini secara cepat.
“Pak Saipul harus evaluasi kepala sekolah-kepala sekolahnya, saya yakin ini miss komunikasi namun harus kita selesaikan,” katanya.
Pihak DPRD menargetkan seluruh ijazah yang masih tertahan dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. Didit menegaskan bahwa masalah ini harus selesai dalam satu bulan, dan jika masih terdapat kendala, pihak sekolah harus melaporkannya ke DPRD.
Penyebab Ijazah Tertahan di Sekolah
Plt Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Saiful Bakri, mengakui adanya 3.568 ijazah yang masih tertahan di sekolah sejak tahun 2016. Ia menjelaskan bahwa penyebab utamanya adalah masalah komunikasi antara siswa dan pihak sekolah.
“Kemungkinan ini ada miss dan ini bukan kejadian di tahun 2025 saja, namun sejak 2016-2017 itu masih banyak anak-anak yang seolah-olah tidak peduli, atau memang ada kendala dari hal finansialnya pembayaran tagihan yang ada di sekolah,” ujar Saiful Bakri.
Ia mengimbau kepada masyarakat, khususnya alumni, untuk segera datang ke sekolah guna mengambil ijazah mereka. Pihaknya juga akan segera mengirim surat ke sekolah-sekolah terkait.
“Mulai besok silakan datang ke sekolah negeri, insyaallah sore ataupun besok surat sudah kami layangkan ke sekolah-sekolah. Kami sambil lapor juga dengan Pak Gubernur, mudah-mudahan beliau sangat mendukung untuk hal ini karena beliau pro juga kepada kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.
Perhatian Khusus untuk Sekolah Swasta
Dari total 3.568 ijazah tersebut, sebanyak 594 ijazah berasal dari sekolah swasta. Saiful Bakri menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya lebih lanjut terkait teknis penyaluran ijazah bagi sekolah swasta.
Ia juga mengimbau kepada orang tua yang kurang mampu agar tidak sampai ijazah menjadi penghalang. Meskipun pembiayaan sekolah swasta bukan dari APBD, pihaknya menyerahkan solusi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung.
“Jikapun memang harus dianggarkan, ya tidak ada alasan bagi pemerintah daerah tidak menganggarkan itu. Karena saya yakin mereka yang ijazahnya nggak diambil, rata-rata orang yang tidak mampu,” tegasnya.
Awal Terungkapnya Masalah Ijazah
Masalah ini pertama kali terungkap setelah aduan masyarakat yang kesulitan mengambil ijazahnya. Didit Srigusjaya menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengecekan, ditemukan banyak ijazah yang belum diambil karena berbagai alasan.
“Setelah kami cross-check, karena anak tersebut belum bayar namanya iuran sebesar Rp 500 ribu. Lalu saya bepikir jangan-jangan banyak yang seperti ini, lalu dari Dinas Pendidikan ternyata memang banyak ijazah yang belum diambil,” tuturnya.
Pihaknya berharap permasalahan ini segera selesai demi memberikan kepastian bagi para pelajar yang hingga kini belum mendapatkan ijazahnya.
“Harapan saya tolong dikoordinasikan dengan Bapak Gubernur, dikumpulkanlah yang dekat-dekat biar Pak Gubernur memberi secara simbolis supaya masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir dalam masalah-masalah ini,” ungkapnya.
