PKB: Setahun Pramono–Rano Lebih Banyak Persepsi Daripada Solusi

Evaluasi Kinerja Pemerintah DKI Jakarta oleh Fraksi PKB

Pada 20 Februari 2026, tepat satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano menjadi momen penting bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi menekankan bahwa evaluasi ini bukan sekadar ajang merayakan capaian, melainkan kesempatan untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program yang dijanjikan.

Fraksi PKB telah melakukan penelusuran berbasis data terhadap Instruksi Gubernur Nomor E-0001 Tahun 2025, dokumen 40 program percepatan, 12 program prioritas, serta janji kampanye yang tercatat di Komisi Pemilihan Umum. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim capaian dengan realitas yang dirasakan masyarakat Jakarta.

Fuadi menyatakan bahwa klaim pemerintah bahwa 97 persen program quick win telah terlaksana tidak mencerminkan kenyataan yang sesungguhnya dialami oleh jutaan warga Jakarta dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan beberapa program atau janji kampanye yang belum terealisasi secara optimal:

• Kenaikan insentif RT/RW: Hanya naik 25 persen, bukan 100 persen. Gubernur mengakui belum cair penuh per 20 Februari dengan alasan DBH dipotong Rp 15 triliun.
• Program CCTV di seluruh RT/RW Jakarta: Masih belum direalisasi karena tanggung jawab akan dialihkan ke skema swasta.
• Sarapan gratis untuk seluruh siswa Jakarta: Dibatalkan karena dianggap berbenturan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Taman kota 24 jam di 10 lokasi: Hanya lima lokasi yang diaktivasi.
• Job Fair di 44 kecamatan setiap tiga bulan sekali: Hanya 1.367 orang berhasil mendapat pekerjaan dari 13 kecamatan di semester pertama.

Selain itu, Fuadi juga menyoroti lambatnya penuntasan kawasan kumuh dan reforma urban. Tidak ada langkah nyata reforma agraria urban. Kampung Bayam yang mana kunci rusun sudah diserahkan namun skema sewa yang dianggap memberatkan warga.

Lima Akar Masalah Struktural

Berdasarkan catatannya, ada lima akar masalah struktural yang saling berkaitan selama kepemimpinan Pramono-Rano:

1. Perencanaan program yang tidak ditopang oleh kajian kelayakan yang memadai:

2. Tiga program seperti Jakarta Funding, CCTV RT/RW, dan sarapan gratis tidak berhasil dieksekusi dengan baik karena dirancang tanpa memeriksa hambatan regulasi, keterbatasan fiskal, manajemen risiko, dan potensi benturan dengan kebijakan pemerintah pusat.

3. Kecenderungan kepemimpinan yang lebih mengutamakan penampakan ketimbang kedalaman eksekusi:

4. Pramono-Rano bergerak cepat dalam meresmikan program, meluncurkan aplikasi, menghadiri berbagai kegiatan, tapi kecepatan itu tidak dibarengi dengan kedalaman sistem yang menjamin bahwa program tersebut benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.

5. Lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan:

6. Jakarta tidak mungkin menyelesaikan persoalan banjir dan polusi secara sendirian. Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta memberikan mandat yang cukup luas untuk menggerakkan koordinasi Jabodetabek, namun mekanisme kerja yang konkret belum terbentuk.

7. Persoalan akuntabilitas yang cacat:

8. Klaim bahwa 97 persen program quick win telah terlaksana berpotensi menyesatkan publik jika definisi “terlaksana” membolehkan program yang dibatalkan dihitung sebagai terlaksana dengan nama baru, dan target yang dipangkas separuh dihitung sebagai pencapaian penuh.

9. Absennya kebijakan berbasis bukti dan berorientasi jangka panjang:

10. Ketiganya memiliki satu benang merah yang sama dan mengkhawatirkan, pemerintahan Pramono-Rano cenderung merespons isu kemacetan, sampah, dan pangan dengan pendekatan reaktif, sektoral, dan berorientasi pada visibilitas jangka pendek.

Tuntutan Fraksi PKB

Atas dasar keseluruhan temuan dan analisis di atas, Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta menyampaikan tuntutan yang bersifat konkret dan akan diperjuangkan melalui setiap mekanisme legislatif yang tersedia. Beberapa tuntutan utama adalah:

• Insentif RT/RW dinaikkan dua kali lipat sebagaimana yang telah dijanjikan.
• Peta jalan penanganan banjir yang terukur, mencakup target spesifik, alokasi anggaran jelas, serta indikator keberhasilan yang dapat diaudit.
• Protokol tanggap darurat jalan rusak yang memiliki standar layanan maksimal tiga kali 24 jam sejak laporan masuk, berlaku sepanjang tahun tanpa pengecualian.

Masalah Kronis Jakarta

Fraksi PKB menilai enam masalah kronis yang masih belum tertangani secara memadai selama satu tahun terakhir, yaitu banjir, infrastruktur jalan, polusi udara, kemacetan, pengelolaan sampah, serta ketahanan pangan. Menurut Fuadi, keenam persoalan tersebut berdampak langsung pada keselamatan dan kualitas hidup warga Jakarta.