Masalah Akses BBM Bersubsidi Mengancam Ketersediaan Ikan Selama Ramadan
Jakarta — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan bahwa kesulitan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berpotensi memengaruhi ketersediaan stok ikan di pasar, terutama selama Ramadan 2026. Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menyatakan bahwa kendala akses BBM yang dialami nelayan kecil masih terus berlangsung.
Menurutnya, masalah tersebut dipicu oleh kelangkaan pasokan, harga beli yang lebih mahal karena nelayan terpaksa membeli secara eceran, serta prosedur administrasi surat rekomendasi dari pemerintah daerah yang rumit. “Jika nelayan tidak bisa mendapat BBM, tentu tidak bisa melaut. Atau karena harga lebih tinggi, jarak tempuh melaut lebih pendek dan hasil tangkapan berkurang,” ujarnya.
Dani menambahkan bahwa persoalan BBM nelayan juga disebabkan oleh minimnya infrastruktur distribusi BBM, khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di daerah. Untuk itu, dia menilai perlu penambahan SPBUN. “Pertamina/Patra Niaga harus mempermudah dan mempercepat perizinan pendirian SPBUN baru yang dapat membantu nelayan,” ujarnya.
Dia pun tak menampik bahwa persoalan BBM menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi ketersediaan stok ikan, khususnya selama Ramadan 2026. Di samping itu, potensi cuaca ekstrem turut menjadi faktor yang dapat mengganggu aktivitas melaut dan berdampak pada pasokan ikan di pasar.
Perbaikan Rantai Logistik Perikanan
Dani menilai rantai logistik perikanan menjadi titik krusial yang perlu diperbaiki ke depan. Selain itu, sosialisasi konsumsi ikan selama Ramadan juga perlu digencarkan agar permintaan pasar dapat terus meningkat dan menopang kesejahteraan nelayan.
Di sisi lain, Dani menilai dukungan pemerintah terhadap nelayan dalam banyak hal sudah sesuai dengan harapan. Namun demikian, dia menyebut implementasi di lapangan masih membutuhkan pengawalan agar dapat dirasakan oleh nelayan. “Misalnya soal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan program prioritas di sektor kelautan dan perikanan. Adapun, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan hingga akhir 2026.
Tantangan dan Solusi untuk Nelayan
Selain itu, Dani menyebut pemerintah juga perlu memperkuat sejumlah aspek, seperti ketersediaan subsidi untuk asuransi nelayan atau jaminan sosial ketenagakerjaan. “Perlindungan dan kepastian atas wilayah penangkapan ikan skala kecil, pelarangan alat tangkap yang merusak ekosistem laut [trawl], dan akses pemasaran ikan yang memadai bagi nelayan kecil,” lanjutnya.
Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memproyeksikan permintaan ikan akan meningkat hingga 20% selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026 seiring lonjakan konsumsi masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan hasil survei KKP menunjukkan permintaan ikan selama Ramadan dan Idulfitri meningkat sekitar 10%–20% dibandingkan bulan-bulan biasa.
Dengan kebutuhan ikan sepanjang Januari–Maret 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 1,94 juta ton, maka kebutuhan selama Ramadan dan Idulfitri diproyeksikan berada di kisaran 700.000 ton. “Di bulan Ramadan dan Idulfitri itu kemungkinan sekitar 700 [ribu ton] di prognosa kami dan pengalaman sebelumnya sekitar 700.000-an ton, kenaikannya sekitar 10–20% dari bulan-bulan biasa,” ujar Machmud dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Harga Ikan Stabil Meski Permintaan Naik
Menurutnya, kenaikan permintaan tersebut merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun menjelang Ramadan dan Lebaran. Meski demikian, dia menilai kenaikan harga ikan masih dalam batas wajar dan relatif dapat ditoleransi. “Mungkin harus jelas ikan apa yang naik, kemudian jenisnya, kemudian produknya dalam bentuk olahan atau segar. Karena kalau kita lihat dari data itu, memang kalau misalkan terjadi kekurangan ikan, stoknya enggak ada, terus permintaannya tinggi, maka akan naik harganya. Ini supply demand sangat memengaruhi,” ujarnya.
Berdasarkan data inflasi yang dimiliki KKP, Machmud menyebutkan kenaikan harga ikan secara umum tidak terlalu besar. Untuk ikan budidaya, pergerakan harga cenderung stabil dengan selisih yang sangat kecil. “Kalau ikan budi daya itu relatif tidak naik, tidak turun, selisihnya sedikit sekali. Contoh lele Rp25.000–Rp26.000, nila juga sekitar Rp28.000. Ikan patin juga demikian,” ujarnya.
Adapun fluktuasi harga lebih sering terjadi pada ikan tangkap yang sangat dipengaruhi oleh faktor musim. Namun, selama stok masih tersedia, terutama dari cold storage, kenaikan harga dapat diredam. “Kalau stok masih ada, itu dari cold storage keluar menuju pasar. Itu yang dilakukan oleh para pedagang sehingga harganya tidak terlalu tinggi,” terangnya.
Pengawasan Ikan Selama Ramadan
Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pengawasan ikan selama Ramadan dilakukan secara menyeluruh oleh unit pelaksana teknis di bawah KKP. Pengawasan tersebut mencakup pasar tradisional, pasar modern, hingga pemasok (supplier), baik di pusat maupun daerah.
Selain itu, KKP juga melakukan pengujian meliputi uji organoleptik, mikrobiologi, kimia, serta pemeriksaan formalin dan histamin. Dengan pengawasan itu, KKP memastikan ikan yang beredar di pasar berada dalam kondisi segar dan layak konsumsi. “Pembeli juga harus cerdas bagaimana memilih ikan yang segar, matanya masih segar, masih merah, pencet kulitnya juga masih bagus. Ada tips-tips untuk itu,” pungkas Ishartini.
