Mendorong Solusi Berbasis Ilmu dalam Konflik Tambang dan Banjir Sumatra

Peran Ilmu Pengetahuan dalam Menghadapi Bencana Lingkungan

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menegaskan bahwa polemik dampak operasi penambangan terhadap bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara November 2025 lalu harus disikapi secara proporsional dan berdasarkan kajian ilmiah yang transparan serta terukur. Hal ini dimaksudkan agar keputusan pemerintah dapat diambil dengan tepat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) PERHAPI, konsensus pakar independen menyatakan bahwa kejadian tersebut didominasi oleh faktor hidrometeorologi, khususnya oleh anomali cuaca ekstrem yang melampaui batas normal desain mitigasi infrastruktur nasional. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berdasarkan fakta ilmiah.

Rekomendasi Berbasis Data

Ketua Umum PERHAPI, Sudirman Widhy Hartono, menjelaskan bahwa sebagai organisasi profesi, PERHAPI berinisiatif memberikan rekomendasi berbasis validasi data untuk menegaskan pentingnya kebijakan yang bertumpu pada kajian ilmiah dalam pengelolaan risiko bencana dan industri.

“Setiap keputusan terhadap kelanjutan operasi pertambangan harus didasarkan pada kajian yang mendalam. Validasi pakar ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada fakta ilmiah (science-based policy) dan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan,” ujar Sudirman dalam FGD bertema “Mendalami Dampak Operasi Penambangan Terhadap Permasalahan Bencana Lingkungan: Studi Kasus DAS Garoga, Untuk Resolusi Berbasis Keilmuan” yang digelar PERHAPI di Jakarta.

Tanggung Jawab Industri dan Mitigasi Lingkungan

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pakar PERHAPI, Irwandy Arif, mengatakan bahwa kegiatan pertambangan pasti memiliki risiko lingkungan, tetapi setiap perusahaan wajib memitigasi melalui penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice) secara konsisten. Salah satu contohnya adalah PT Agincourt Resources (PTAR).

Berdasarkan data hidrologi dan geospasial, kontribusi aktivitas industri terhadap kejadian banjir tergolong sangat kecil. Data teknis juga membuktikan bahwa keberadaan infrastruktur teknik di area operasional justru berfungsi sebagai penahan (buffer) limpasan air yang membantu mengurangi debit aliran sebelum mengalir ke wilayah hilir.

Infrastruktur teknik seperti sistem drainase dan settling pond justru terbukti berfungsi sebagai penahan air vital yang membantu menahan limpasan air dalam area operasional sebelum dialirkan secara terkontrol. Irwandy juga menjelaskan bahwa secara hidrologi dan morfologi, lokasi Tambang Emas Martabe terpisah dari wilayah yang terdampak banjir bandang.

Analisis Kajian Ilmiah

Untuk mendukung kejelasan data, Koordinator Tim Riset Center for Analysis and Applying Geospatial Information (CENAGO) Institut Teknologi Bandung (ITB) atau CENAGO ITB, Heri Andreas, menyampaikan hasil kajian terkait bencana banjir Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dengan kesimpulan bahwa bencana pada November 2025 di daerah tersebut dipicu oleh cuaca ekstrem yang berkaitan dengan fenomena Siklon Tropis Senyar dengan anomali presipitasi yang jarang terjadi.

Curah hujan tercatat pada kategori ekstrem 150–300 mm per hari hingga sangat ekstrem di atas 300 mm per hari. Model probabilitas menunjukkan skala kejadian berada pada kategori R700 hingga R1000. Padahal, regulasi mitigasi pemerintah hanya mewajibkan standar hingga R50.

Dalam konteks DAS Garoga, CENAGO juga menilai kontribusi perubahan tutupan lahan korporasi terhadap banjir relatif kecil: PTAR sekitar 1,6%, PT TBS 0,4%, dan PT NSHE 0,02%.

“Artinya, fenomena ini adalah Super Force Majeure yang melampaui kemampuan teknis seluruh pemangku kepentingan. Data hidrologi menunjukkan kontribusi operasional tambang terhadap banjir sangat kecil, hanya 0,32%, sehingga penerapan Strict Liability (tanggung jawab mutlak) perlu ditinjau secara proporsional berdasarkan temuan ilmiah,” tegas Heri.

Kesimpulan dan Harapan

Sebagai penutup, Sudirman Widhy Hartono menegaskan pentingnya memastikan setiap keputusan kebijakan didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif dan objektif. “Setiap keputusan yang diambil harus adil, transparan, dan bebas dari tekanan opini yang tidak berbasis data. Kami berharap hasil konsensus pakar ini menjadi dasar utama bagi Pemerintah dalam mengambil keputusan yang bijaksana untuk memulihkan operasional industri strategis nasional,” pungkasnya.