Dari Sofa ke AC, Fasilitas Rumah Dinas Wagub Babel Diperbaiki Usai Temuan Inspektorat

Penyediaan Mebel di Rumah Dinas Wakil Gubernur Bangka Belitung

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah memastikan bahwa sejumlah fasilitas di Rumah Dinas Wakil Gubernur kembali dipasang. Fasilitas tersebut berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Pemulihan ini dilakukan setelah sejumlah barang dan perabot sempat disimpan di gudang.

Beberapa perabot seperti enam unit AC, tiga tempat tidur, satu set gorden, dua unit kulkas, serta satu unit mesin cuci telah dikembalikan ke posisinya semula. Kabag Perlengkapan Biro Umum Pemprov Bangka Belitung, Gatmir, menjelaskan bahwa proses pemasangan dilakukan setelah barang-barang tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Ia menyatakan bahwa semua barang yang kembali ditempatkan dalam kondisi baik dan siap digunakan.

Proses Pemulihan Fasilitas

Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa tidak ada penambahan ruangan di Rumah Dinas Wakil Gubernur. Hanya penambahan aset yang dilakukan, termasuk penggunaan kembali tempat tidur lama beserta perlengkapannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kelengkapan fasilitas sesuai dengan kebutuhan Wakil Gubernur Hellyana.

Pemprov Babel juga akan melihat kebutuhan pengadaan mobiler berdasarkan anggaran yang tersedia. Jika nantinya ada kebutuhan baru, maka rencana akan disesuaikan dengan perencanaan penganggaran yang ada.

Tanggapan dari Wakil Gubernur

Wakil Gubernur Hellyana menjelaskan bahwa pengadaan mebeler di rumah dinas merupakan belanja rutin yang dapat dilakukan dengan nota belanja. Ia menegaskan bahwa pengadaan tersebut tidak memerlukan dokumen kontrak atau perikatan hukum formal karena termasuk dalam belanja rutin.

Namun, Hellyana mengungkapkan bahwa ia tidak terlibat langsung dalam proses pengadaan antara vendor dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Ia hanya mendengar bahwa ada masalah dalam proses pencarian dana dan pembayaran.

Temuan Inspektorat Babel

Inspektorat Provinsi Bangka Belitung menemukan fakta baru terkait pengadaan mebeler di Rumah Dinas Wakil Gubernur. Dalam temuan tersebut, ditemukan bahwa pengadaan mebeler tidak memiliki dokumen kontrak atau perikatan hukum yang sah. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian nilai anggaran, di mana anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp150 juta, namun nilai pengadaan mencapai Rp880 juta.

Barang-barang tersebut juga tidak terdaftar dalam Rencana Kebutuhan Belanja Modal Barang (RKBMD). Menurut aturan, barang baru boleh dianggarkan jika barang lama sudah rusak. Namun, barang yang ada saat ini masih dalam kondisi layak pakai, sehingga pengadaan baru dianggap melanggar prinsip disiplin anggaran.

Rekomendasi dari Pemprov

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk segera menuntaskan status barang-barang tersebut agar tidak terus membebani keuangan daerah. Pemprov berkomitmen memperketat pengawasan internal guna memastikan tata kelola birokrasi ke depan berjalan sesuai koridor ketentuan hukum yang berlaku.

Imam Kusnadi, Plt Kepala Inspektorat Provinsi Bangka Belitung, menyatakan bahwa proses audit ini fokus pada aspek administrasi dan kepatuhan, bukan untuk menguji mens rea yang merupakan ranah Aparat Penegak Hukum (APH). Ia menekankan bahwa pihaknya bekerja secara profesional dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Lebih lanjut, Imam Kusnadi menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya adalah pengembalian barang yang sempat disimpan di gudang dan kini kembali digunakan untuk operasional Wakil Gubernur. Ia berharap hal ini tidak mengganggu tugas-tugas Wakil Gubernur sebagai wakil gubernur Provinsi Bangka Belitung.