Penjelasan Ketua Banggar DPR tentang Ruang Fiskal Pemerintah
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI, Said Abdullah, menyampaikan pandangan terkait kemungkinan pemerintah untuk tetap menjaga defisit di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan ini merespons opsi yang dibuka oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pelebaran defisit APBN Tahun Anggaran 2026 di atas 3 persen terhadap PDB.
Said menekankan bahwa ada beberapa cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencapai disiplin fiskal tersebut. Salah satunya adalah dengan menjaga tingkat pendapatan negara agar tercapai sesuai target. Selain itu, pembenahan perpajakan melalui sistem coretax diharapkan mampu meningkatkan pengumpulan penerimaan perpajakan. Di sisi lain, peningkatan harga komoditas ekspor seperti minyak bumi dan batu bara juga dapat meningkatkan “dompet” Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dari sisi belanja, pemerintah bisa melakukan efisiensi dengan memprioritaskan program-program yang lebih penting. Said menilai bahwa pemerintah memiliki pengalaman dalam melakukan langkah-langkah tersebut. Jika belanja dapat dikendalikan dan seimbang dengan realisasi pendapatan, maka target defisit di bawah 3 persen dapat tercapai.
Selain itu, Said menekankan pentingnya menjaga target pembiayaan agar dapat dikelola dengan baik. Dalam situasi tekanan pemeringkatan kredit yang negatif, memperoleh pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN) menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, Menkeu dan jajaran harus mampu meyakinkan pembeli asing untuk kembali menerima SBN dan memperluas porsi ritel dalam penerbitannya.
Hingga saat ini, belum ada pembicaraan awal dari pemerintah terkait pelebaran defisit di atas 3 persen PDB maupun kebijakan pelonggaran kuantitatif. Jika pemerintah memilih kebijakan defisit lebih dari 3 persen PDB, Said menyebut ada kelebihan dan kekurangan. Dalam jangka pendek, ruang fiskal akan lebih lebar, tetapi dalam jangka menengah, kebijakan ini berpotensi mengalihkan beban fiskal saat ini ke masa mendatang karena defisit dibiayai dengan utang.
Said juga menyampaikan bahwa kebijakan pelonggaran kuantitatif, seperti model Bank Indonesia (BI) yang menyerap SBN dari pasar sekunder, memerlukan perhitungan matang. BI memiliki tanggung jawab mengendalikan kurs dan inflasi, sehingga tidak mudah untuk menjalankan kebijakan tersebut tanpa risiko. Risiko ini harus dihitung dengan cermat agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi.
Demikian pula dengan pencetakan uang, yang berpotensi menyebabkan stagflasi jika tidak dikelola dengan hati-hati. Saat ini daya beli masyarakat masih rendah, sehingga kenaikan jumlah uang beredar harus dipertimbangkan secara matang.
Said berharap adanya kajian yang melibatkan para ekonom agar setiap kebijakan ekonomi memiliki dasar teknokrasi yang kuat. Dengan demikian, seluruh risiko dapat dipetakan dan langkah mitigasi dapat diambil.
Peran Menteri Keuangan dalam Pengelolaan APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka ruang opsi pelebaran defisit APBN Tahun Anggaran 2026 di atas tiga persen terhadap PDB. Ia menyatakan bahwa keputusan mengenai penyesuaian defisit APBN akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat fungsi menteri sebagai pembantu presiden.
Opsi pelebaran defisit muncul akibat tekanan gejolak geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat–Israel yang mendorong lonjakan harga energi serta meningkatkan ketidakpastian global. Purbaya menyatakan bahwa pemerintah akan terus menghitung dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN. Keputusan penyesuaian APBN pun akan berfokus pada potensi risiko tersebut.
Sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar makroekonomi menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price / ICP) sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp 6,8 triliun. Dalam asumsi makro APBN 2026, ICP ditetapkan pada level 70 dolar AS per barel.
Bila harga minyak bertahan di level 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan tidak ada intervensi dari pemerintah, maka defisit APBN bisa mencapai 3,7 persen PDB. Meski begitu, Menteri Keuangan memastikan pengelolaan APBN sejauh ini dilakukan secara hati-hati.
Dalam perspektif yang lebih luas, defisit fiskal yang melebar juga dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2025, misalnya, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan yang relatif cepat ke level 5,11 persen (year-on-year / yoy) dengan defisit 2,92 persen PDB. Purbaya menyebut kinerja ini cukup bersaing dengan negara sejawat.
Sebagai pembanding, Malaysia mencatat pertumbuhan 5,17 persen (yoy) dengan defisit 6,41 persen PDB. Sementara itu, Vietnam mencetak rekor pertumbuhan 8,02 persen (yoy) dengan defisit 3,6 persen PDB.
Dengan performa tersebut, Purbaya meyakini posisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman. Bendahara negara itu juga berhati-hati dalam menyikapi sorotan lembaga pemeringkat global Fitch Ratings dan Moody’s Investors Service terhadap pengelolaan APBN dalam menentukan kebijakan fiskal.
Ambang batas defisit APBN sebesar 3 persen PDB diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan terhadap batas defisit tersebut perlu melalui perubahan undang-undang atau regulasi baru yang menjadi payung hukum.
Pemerintah Indonesia pernah menangguhkan batas defisit 3 persen saat pandemi Covid-19 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Regulasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan COVID-19.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
