Operasi Tangkap Tangan KPK di Cilacap, Wakil Bupati Jadi Sorotan
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (13/3/2026), tidak hanya menyeret nama Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Peristiwa tersebut juga mengungkap posisi Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, yang menjadi perhatian publik.
Ammy diketahui sedang berada di luar kota saat tim penyidik KPK melakukan operasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sebagai politikus Partai NasDem, ia mengaku belum memperoleh informasi pasti terkait operasi tersebut. Ia menyatakan bahwa kabar tentang penangkapan Bupati Cilacap masih simpang siur. “Belum tahu, Mas, apakah OTT atau baru diperiksa,” ujar Ammy saat dikonfirmasi, Jumat malam.
Menurutnya, hingga saat itu ia masih dalam perjalanan kembali menuju Cilacap menggunakan kereta api. “Aku juga masih di perjalanan. Informasinya masih belum jelas,” tambahnya singkat. Meskipun demikian, Ammy tidak menjelaskan secara rinci lokasi keberadaannya ketika operasi tangkap tangan berlangsung di kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
Puluhan Pejabat Diamankan dalam Operasi
Dalam operasi tersebut, tim KPK dikabarkan mengamankan Bupati Cilacap bersama puluhan pejabat daerah. Mereka kemudian dibawa menggunakan bus menuju Mapolresta Banyumas di Purwokerto untuk menjalani pemeriksaan awal. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah kendaraan berpelat nomor luar daerah turut terparkir di halaman kantor kepolisian.
Hingga Jumat malam, proses pemeriksaan terhadap para pejabat yang diamankan masih berlangsung di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas. Sejumlah pejabat yang ikut dibawa penyidik antara lain Sekretaris Daerah Cilacap Satmoko Danardono, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Buddy Haryanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Heru Kurniawan, Kepala DPKUKM Oktrivianto Subekti, serta Kepala Dinas Sosial dr Ichlas Riyanto.
Sumber di kepolisian menyebutkan proses masih sebatas pemeriksaan awal untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. KPK sendiri memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Profil Wakil Bupati Cilacap
Di tengah situasi tersebut, sosok Ammy Amalia Fatma Surya ikut menjadi perhatian publik. Ia dikenal sebagai salah satu figur perempuan yang cukup berpengalaman di dunia politik nasional sebelum kembali ke daerah. Ammy lahir di Bogor pada 21 September 1982 dan berasal dari keluarga pengusaha yang telah lama menetap di Cilacap.
Ia menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Semarang. Kemudian melanjutkan studi Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro dan lulus pada 2004. Pendidikan akademiknya berlanjut dengan menempuh Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia pada periode 2005–2008. Latar belakang pendidikan hukum tersebut menjadi bekal Ammy dalam meniti karier profesional sebagai praktisi hukum.
Sebelum bergelut di dunia politik, ia pernah bekerja sebagai Senior Associate di Kantor Hukum Nugraha & Panjaitan. Serta menjadi notaris pengganti sebelum akhirnya membuka kantor Pejabat Lelang Kelas II atas namanya sendiri.
Karier Politik yang Menggeliat
Karier politik Ammy mulai mencuat ketika ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah VIII pada Pemilu 2014. Di Senayan, ia duduk di Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, aparatur negara, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria. Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Namun, pada Oktober 2018, posisinya di parlemen berakhir melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Dalam perjalanan politiknya, Ammy sempat aktif di Partai Amanat Nasional (PAN) sebelum akhirnya bergabung dengan Partai NasDem pada 2019. Kiprah politiknya di tingkat lokal kembali menguat saat ia maju dalam Pilkada Cilacap 2024 berpasangan dengan Syamsul Auliya Rachman.
Pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cilacap periode 2025–2030 pada Februari 2025.
Stabilitas Pemerintahan di Bawah Ancaman
Penindakan KPK terhadap Bupati Cilacap memunculkan perhatian publik terhadap keberlangsungan roda pemerintahan di daerah tersebut. Sebagai wakil kepala daerah, Ammy berpotensi memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan publik apabila proses hukum terhadap kepala daerah definitif berlanjut.
Selain itu, dinamika politik juga menjadi sorotan mengingat pasangan kepala daerah tersebut berasal dari dua partai politik berbeda, yakni PKB dan NasDem. Situasi ini dinilai dapat memengaruhi konfigurasi politik lokal, termasuk hubungan antarpartai di tingkat daerah.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pendalaman terkait dugaan perkara yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Belum ada keterangan resmi mengenai konstruksi kasus maupun status hukum final pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
