JAKARTA — Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang terjadi setelah serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini membuat Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menutup ruang pelonggaran kebijakan moneter dalam waktu dekat. Akibatnya, laju pemulihan sektor riil domestik dinilai akan semakin lambat.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa selama tekanan eksternal dari geopolitik, tingginya harga energi, serta dominasi dolar AS masih membayangi, BI diproyeksikan akan terus memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan menjaga arus modal. Terlebih saat ini, posisi rupiah berada di dekat angka psikologis Rp17.000 per dolar AS.
Rizal menjelaskan bahwa penahanan suku bunga acuan membuat biaya dana tetap relatif tinggi. Akibatnya, laju pemulihan sektor riil diproyeksikan berjalan lebih lambat, terutama pada sektor yang bergantung pada kredit.
“Di saat yang sama, tekanan kurs dan energi meningkatkan biaya produksi, sehingga menekan margin usaha,” ujarnya.
Di sektor keuangan, yield alias imbal hasil deposito akan tetap menarik. Namun, sejalan dengan itu, risiko kualitas kredit akan meningkat, sehingga pembiayaan berpotensi makin sulit.
Selain itu, Rizal menilai bahwa stance kebijakan BI yang fokus menjaga stabilitas sangat beralasan untuk memitigasi risiko ketidakpastian global saat ini. Menurutnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, tren kenaikan harga minyak dunia, serta langkah bank sentral AS Federal Reserve yang masih menahan suku bunga di kisaran 3,50%–3,75% membuat ruang penurunan BI Rate menjadi sangat terbatas.
“Di tengah tekanan rupiah, kenaikan harga minyak, dan The Fed yang masih menahan suku bunga, ruang penurunan BI Rate memang terbatas. BI mempertahankan suku bunga di 4,75% dengan fokus stabilisasi,” jelas Rizal.
Meski demikian, pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini meyakini bahwa era pelonggaran suku bunga bukan berarti berakhir sepenuhnya, melainkan sekadar tertunda dan menjadi lebih selektif. “Dengan demikian, BI berada dalam mode defensive stability, bukan pelonggaran. Penurunan suku bunga masih mungkin, tetapi bergantung pada meredanya tekanan eksternal, stabilnya harga energi, dan penguatan rupiah,” simpul Rizal.
Ruang Penurunan BI Rate Tertutup
Sebelumnya, dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Maret pada Selasa (17/3/2026), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa bank sentral tidak lagi menyinggung kemungkinan penurunan suku bunga acuan dalam waktu dekat. Keputusan ini diambil setelah BI melakukan kalkulasi mendalam terkait durasi, intensitas, serta dampak rambatan (spillover effect) dari perang di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik ini ditakar akan memicu lonjakan harga minyak dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan ancaman inflasi global.
“Kenapa kami dalam pernyataan ini tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga? Ini karena memang kemungkinan kami akan tetap mempertahankan BI Rate selama ini untuk memperkuat intervensi dan juga kecukupan cadangan devisa,” tegas Perry.
Dia menekankan bahwa transmisi dampak geopolitik tersebut terbukti telah memukul pasar keuangan global dan menjalar ke pasar domestik, tecermin dari derasnya arus modal asing keluar (capital outflow) dari negara-negara emerging market. Kondisi ini diperparah oleh kedigdayaan dolar AS dan lonjakan yield US Treasury yang secara langsung menekan nilai tukar rupiah dan mengerek yield Surat Berharga Negara (SBN). Oleh sebab itu, Perry menyatakan bank sentral akan fokus menjaga stabilitas dalam jangka pendek.
